POLITIK UANG: Panggung yang Salah dan Akar Masalah yang Terabaikan

Di sebuah forum resmi, seorang anggota DPR RI dengan blak-blakan mengaku telah menggelontorkan dana hingga 20 miliar rupiah. Tujuannya? Untuk berkampanye dan akhirnya bisa duduk nyaman di Senayan. Pengakuan ini bukan hal baru, tapi tetap bikin geleng-geleng kepala. Ia menyebutnya sebagai ‘biaya politik’ yang wajar. Benarkah?

Nah, di sinilah persoalannya. Seringkali, sorotan justru diarahkan ke rakyat kecil, seolah merekalah sumber masalah politik uang. Padahal, kalau mau jujur, sumber utamanya ya dari kalangan politisi dan elit partai itu sendiri. Bukannya mengontrol mereka, malah wacana yang muncul justru mencabut hak pilih warga. Ini kan lucu. Ibaratnya, yang salah lari, yang dikejar malah yang berdiri.

Politik Uang Cuma Pindah Arena

Misalnya, jika pemilihan kepala daerah dialihkan ke DPRD, praktik sogok-menyogok itu nggak serta-merta hilang. Bisa jadi malah lebih gampang terjadi. Bayangkan, transaksi bisa berlangsung di balik pintu tertutup antar sesama elit. Deal jabatan atau bagi-bagi proyek antara calon dan anggota dewan. Model begini jauh lebih sulit diawasi oleh Bawaslu atau KPK, karena tidak ada kampanye terbuka yang bisa dipantau publik. Ruang gelapnya lebih luas.

Demokrasi Lokal Bisa Terkikis

Di sisi lain, dampaknya terhadap demokrasi lokal sangat nyata. Rakyat secara langsung kehilangan hak untuk memilih pemimpin daerahnya. Konsekuensinya, kepala daerah yang terpilih akan lebih merasa berutang budi dan loyal kepada partai atau lebih tepatnya, segelintir orang di dalamnya daripada kepada konstituen yang diwakilinya. Pada akhirnya, ini seperti redistribusi kekuasaan yang menguntungkan oligarki partai. Rakyat? Mereka cuma kebagian dampak kebijakan, tanpa punya suara yang berarti.