Kemendagri Dorong Integrasi Program Pusat-Daerah untuk Percepat Pembangunan Daerah Tertinggal

Di ruang rapat Kemendes PDT, Jakarta Selatan, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus berbicara blak-blakan. Intinya, pembangunan daerah tertinggal harus digeber. Caranya? Program pusat dan daerah wajib nyambung. Tata kelola desa juga harus makin kuat. Tanpa itu, target seperti pemerataan ekonomi atau pengentasan kemiskinan ekstrem bakal sulit tercapai.

Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal itu sendiri digelar Rabu lalu, tanggal 25 Februari 2026. Wiyagus hadir langsung untuk menyampaikan poin-poin krusialnya.

"Kami memastikan setiap program prioritas Presiden, mulai dari swasembada pangan hingga penghapusan kemiskinan ekstrem, terintegrasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan desa," tegasnya dalam keterangan tertulis.

Memang, tantangan di lapangan nggak main-main. Wiyagus menyebut beberapa hal yang masih jadi ganjalan. Kapasitas fiskal daerah yang terbatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, plus pelayanan dasar yang belum memadai. Itu masalah klasik yang terus berulang.

Nah, untuk menjawab semua itu, Kemendagri sudah siapkan sejumlah program afirmasi. Program-program ini masuk dalam Renstra 2025-2029. Tujuannya dua hal: mempercepat pembangunan dan sekaligus mengokohkan fondasi pemerintahan desa.

Fokusnya jelas. Kapasitas aparatur desa di wilayah tertinggal harus ditingkatkan agar lebih profesional. Di sisi lain, lewat BNPP, pemerintah akan melatih manajemen strategis untuk 1.200 camat. Mereka juga berencana membangun 20 unit kantor baru di lokasi prioritas. Harapannya, pelayanan publik bisa lebih baik.

Ada lagi program baru yang bakal diluncurkan: BERAKSI, singkatan dari Berdaya, Akuntabel, Sinergis. Intinya program ini ingin menyelaraskan rencana pembangunan desa dengan agenda nasional yang jadi prioritas.

"Program ini juga menyasar penguatan layanan dasar melalui optimalisasi Posyandu untuk penurunan stunting serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih," jelas Wiyagus.

Lebih jauh, Wiyagus menegaskan komitmennya. Kemendagri akan terus dampingi desa-desa tertinggal secara teknis. Jangan sampai mereka berjalan sendiri tanpa arah yang jelas. Desa harus jadi motor penggerak kesejahteraan yang berkelanjutan.

Di akhir sambutannya, ia mengajak semua pihak berkolaborasi. "Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi, demi mewujudkan Indonesia yang lebih merata menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.