Wacana Pilkada Lewat DPRD Kembali Menguat, Didukung Parpol Besar dan Relawan

Gagasan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD kembali mencuat. Kali ini, dukungan datang dari beberapa fraksi besar di Senayan. Partai seperti Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN menyatakan setuju. Alasan utamanya? Biaya pilkada langsung dinilai terlalu mahal dan membebani.

Di luar gedung parlemen, wacana ini juga mendapat sorotan. Salah satu suara yang cukup vokal datang dari kalangan relawan.

“Kami mendukung pilkada dikembalikan ke DPRD. Karena faktanya pilkada langsung membuat masyarakat pragmatis,”

Begitu penjelasan Achmad Syamsul Askandar, atau yang akrab disapa Gus Aan. Pria yang menjabat Sekjen Relawan Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK) itu punya sejumlah alasan.

Menurutnya, sistem langsung justru memicu politik transaksional. Bayangkan saja, setelah menang, kepala daerah malah sibuk mencari cuan untuk menutup ongkos kampanye yang membengkak. Fokus membangun wilayah pun jadi terabaikan.

Lalu, bagaimana dengan anggapan bahwa pilkada melalui DPRD itu tidak demokratis? Gus Aan menepisnya mentah-mentah.

“Pilkada melalui DPRD sudah sangat demokratis. Jika sistem ini dikhawatirkan memicu politik uang kepada partai politik dan anggota DPRD, itu hanya alasan yang dibuat-buat,”