Bahasa Birokrasi yang Mengasingkan: Ketika Pemerintah Lupa Bercerita

Ada satu paradoks yang makin nyata dalam komunikasi pemerintah sekarang: mereka bicara terus, tapi pesannya malah makin sulit dicerna. Banjir informasi justru membuat publik merasa jauh dari kebijakan yang sebenarnya menyentuh hidup mereka sehari-hari.

Masalahnya, seringkali bukan terletak pada niatnya. Niat bisa saja baik. Persoalannya justru ada pada bahasa yang dipakai. Bahasa teknis dan birokratis yang lahir dari rapat-rapat internal, langsung dicurahkan begitu saja ke ruang publik. Padahal, logika di kedua dunia itu berbeda jauh.

Ketika keduanya bertabrakan tanpa ada yang menjembatani, ya sudah. Kebijakan itu kehilangan nyawa dan maknanya.

Bahasa Teknis yang Mengawang

Di dalam birokrasi, ketepatan istilah adalah segalanya. Setiap kata punya konsekuensi, punya bobot hukum dan administratif. Tapi, ketepatan yang sama ini justru jadi penghalang besar saat kata-kata itu meluncur ke telinga publik.

Coba bayangkan. Istilah seperti "realokasi anggaran", "konsolidasi kebijakan", atau "optimalisasi program" mungkin sudah jadi makanan sehari-hari bagi para aparatur. Tapi bagi warga biasa? Istilah-istilah itu terdengar asing, bahkan dingin. Disampaikan tanpa narasi yang menghubungkannya dengan realita, kebijakan jadi terasa seperti milik pemerintah, bukan milik bersama.

Di titik inilah jurang itu mulai menganga. Negara bicara dalam bahasa sistem, sementara warganya hidup dan bernapas dengan bahasa pengalaman.

Lupa Bercerita

Pemerintah kita biasanya jago sekali melaporkan apa yang sudah dikerjakan. Tapi mereka kerap lupa menceritakan mengapa dan untuk siapa semua itu dilakukan. Informasi disajikan layaknya daftar belanjaan kering, datar, tanpa jiwa.

Padahal, masyarakat tidak cuma ingin tahu aktivitas pemerintah. Mereka ingin paham dampaknya. Bagaimana kebijakan itu mengubah nasib petani di desa, atau mempermudah urusan ibu-ibu di kota. Tanpa cerita, sebuah kebijakan tak ubahnya laporan tahunan yang membosankan, yang dipajang paksa di ruang tamu.

Narasi itu bukan soal menyederhanakan secara berlebihan. Ini soal menjahit kebijakan dengan kain realitas sosial yang warna-warni.

Gagap di Media Sosial

Kehadiran pemerintah di media sosial sudah jadi keharusan. Tapi platform seperti Twitter atau Instagram punya karakternya sendiri: cepat, visual, dan mengutamakan percakapan.

Sayangnya, banyak akun resmi yang masih gagap. Bahasa yang dipakai tetap kaku, satu arah, persis seperti siaran pers yang dipampang di papan pengumuman digital. Media sosial diperlakukan bukan sebagai ruang dialog, melainkan corong.

Alhasil? Pesannya lewat, tapi tidak menyentuh. Atau lebih parah, disalahpahami.