Wamen Ribka Haluk Soroti Tata Kelola Otsus Papua: Jangan Sampai Ada SiLPA Membengkak

Di Kantor Pusat Kemendagri Jakarta, Jumat lalu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyoroti sebuah pekerjaan rumah besar untuk pemerintah daerah di Tanah Papua. Intinya sederhana tapi berat: penguatan tata kelola pemerintahan harus jadi prioritas. Tanpa itu, sulit mengharapkan kebijakan daerah berjalan efektif, apalagi menyongsong target Indonesia Emas 2045.

“Jadi ketika kita masuk ke 2045 itu tidak ada daerah yang ketinggalan,” tegas Ribka, yang juga duduk di Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua.

“Masyarakat semua itu sudah harus bisa [maju], karena itu tujuan bernegara.”

Dorongan ini, menurutnya, sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto agar terjadi transformasi nyata di Papua. Bukan cuma soal fisik seperti infrastruktur dan konektivitas, melainkan juga peningkatan kualitas SDM yang menjadi tulang punggung kemajuan. Namun begitu, Ribka mengakui tantangan di lapangan tidak kecil. Ia mengingatkan, kondisi itu jangan sampai justru menjadi penghalang. Pemerintah daerah diminta tetap fokus bekerja untuk kepentingan publik.

Di sisi lain, dengan adanya penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD), ia meminta agar program yang langsung menyentuh masyarakat mendapat prioritas. Ada satu hal yang ia tekankan khusus: efektivitas pengelolaan anggaran. Jangan sampai muncul Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang membengkak.