Di Markas Komando Rindam XIV Hasanuddin, Kabupaten Gowa, suasana tampak berbeda beberapa hari lalu. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hadir bukan untuk urusan militer murni, melainkan berbicara di hadapan para kepala desa se-Sulawesi Selatan. Acara Jambore yang berlangsung tiga hari, 12-14 Desember itu, intinya jelas: membekali para kades agar desanya tangguh dan punya daya saing.
Bagi Sjafrie, peran kepala desa itu krusial. Mereka adalah ujung tombak. Titik. Tanpa mereka yang solid, pemerintahan di tingkat paling bawah bisa goyah.
“Kepala Desa ujung tombak pemerintahan di desa,” tegas Sjafrie, seperti dikutip dari laman Kemhan.
Namun begitu, jabatan yang strategis itu harus diimbangi dengan integritas. Sjafrie tak sungkan memberikan peringatan keras. Ia mengingatkan agar para kades menjauhi praktik korupsi dan justru aktif melawannya. Gayanya blak-blakan, khas militer.
“Kepala desa jangan kau korupsi, kalau ada pejabat negara korupsi, kasih tahu, bawa datanya, bawa fotonya, ini pak orangnya, kita pasti ambil tindakan tegas,” serunya.
“Lawan itu korupsi, lawan itu ilegal-ilegal, kepala desa tidak boleh diam terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di republik ini, ini adalah komitmen Presiden.”
Di sisi lain, Sjafrie juga menyelipkan apresiasi untuk Gubernur Sulsel, Andi Sudirman, yang mendukung kelancaran acara. Lalu, pembahasannya merambah ke kriteria ideal seorang pemimpin desa. Menurutnya, nasionalisme dan patriotisme adalah modal dasar yang tak bisa ditawar.
“Kalau pilih kepala desa mereka harus punya nasionalisme dan harus punya patriotisme, jangan kita punya kepala desa konsumtif,” ujarnya.
“Cari kepala desa yang produktif yang bisa memberi kepada rakyat dan dia kuat untuk melihat situasi di sekelilingnya dan bisa mengendalikan masyarakat yang ada di bawa lingkungan sekitarnya.”
Ia bahkan punya analogi yang gamblang. “Kepala desa adalah mata dan telinga daripada kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.
Lebih jauh, Sjafrie menekankan pentingnya kedekatan dengan warga. Di sini, ia menyandingkan peran kepala desa dengan Babinsa (Bintara Pembina Desa) dari TNI. Logikanya sederhana: mereka harus selalu ada di tengah masyarakat, mendengar langsung keluh kesah.
“Kalau rakyat mengalami kesulitan, dengarkan apa kesulitan mereka, ini yang dilakukan TNI,” paparnya.
“Makanya Babinsa itu tidak ada kantornya supaya Babinsa itu ada di tengah rakyat, dia dengar apa yang terjadi, kepala desa ya membina Babinsa kan sama-sama Komcad, latar belakangnya sama.”
Pesan dari Gowa itu jelas. Membangun dari desa bukan cuma soal infrastruktur, tapi juga tentang menyiapkan pemimpin yang bersih, dekat dengan rakyat, dan punya jiwa nasionalis. Tantangannya tentu tidak kecil.
Artikel Terkait
Polda NTT Bongkar 27 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi, Negara Rugi Rp10,16 Miliar
Pakar: Langkah Prabowo Pertahankan Polri di Bawah Presiden Tepat Secara Politik dan Hukum
Bocah 11 Tahun di Cianjur Ditemukan Tenggelam di Sungai Setelah Dua Hari Hilang, Teman Akhirnya Buka Suara
Alokasi BBM Bersubsidi Sulsel 2026 Diproyeksikan Capai 1,9 Juta Kiloliter, Pertamina Perketat Pengawasan