Pulau "Emas" yang Dikuasai Kaum Kleptokrasi

Oleh Jimmy H Siahaan

Sumatra tak selalu disebut dengan nama itu. Dahulu kala, para penjelajah dari India menjulukinya Svarṇadvīpa Pulau Emas. Sebutan itu muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena kekayaan endapan emas di dataran tingginya. Nama "Sumatra" sendiri baru muncul dalam catatan sejarah sekitar tahun 1017, dari seorang raja lokal bernama Haji Sumatrabhumi.

Namun begitu, cerita tentang pulau ini memang berlapis-lapis. Para ahli geografi Arab di abad ke-10 sampai 13 mengenalnya sebagai Lamri. Ada juga yang menyebut Andalas atau Pulau Percha. Bahkan, ada yang meyakini kisah Suwarnadwipa dalam Epos Ramayana merujuk ke sini. Marco Polo, si penjelajah legendaris dari Italia, menyebutnya Samara di akhir abad ke-13.

Kini, warisan "emas" itu terasa seperti metafora pahit. Sumatra, dengan segala kekayaan hayatinya, sedang sekarat. Dalam lima puluh tahun terakhir, hampir separuh hutan hujannya yang tropis itu telah raib. Nasib harimau, gajah, badak, dan orangutan Sumatra pun tergantung di ujung tanduk. Kabut asap tahunan jadi bukti nyata deritanya, meracuni udara hingga ke negeri jiran.

Banyak akademisi menyebut kehancuran sistematis ini dengan satu kata keras: ekosida.

Dan angkanya semakin mengerikan. Baru-baru ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membuka data deforestasi di hadapan Komisi IV DPR. Meski tahun 2025 belum berakhir, laju penggundulan hutan sudah naik 28% dibandingkan 2020. Angkanya mencapai 166.450 hektare per September.

“Saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita,” ujar Raja Juli dalam rapat itu.

Yang paling memprihatinkan adalah apa yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tiga wilayah yang belakangan dilanda bencana longsor dan banjir bandang ini justru menunjukkan grafik deforestasi yang melonjak eksponensial.

Di Aceh, dari hanya 1.918 hektare pada 2020, lahan gundul membengkak menjadi 10.100 hektare di 2025. Sebuah peningkatan yang fantastis, lebih dari 426%. Meski Menteri menyebut ada penurunan 10% dari tahun sebelumnya, angka dasarnya tetap sangat besar.

“Di Aceh menurun sebesar 10,04%,” katanya.

Kondisi di Sumatra Utara tak kalah mencemaskan. Dalam lima tahun, lahan gundul di sana meluas hampir 400%, dari 1.233 hektare menjadi 6.142 hektare. Secara nasional, kita sudah kehilangan jutaan hektare hutan sejak 1990. Fakta ini sulit dibantah.

Lalu, apa penyebab bencana yang melanda itu? Alam atau ulah manusia?

Profesor Bambang Hero Saharjo, Guru Besar IPB, punya pandangan jelas. Saat meninjau lokasi bencana, ia menemukan tumpukan kayu gelondongan. Itu, menurutnya, adalah indikasi kuat aktivitas manusia. Bukan sekadar kayu lapuk atau runtuhan alamiah.

“Walaupun ada air, dia tidak langsung ke permukaan. Dia jatuh di tajuk, pecah, kemudian sebagian mengalir melalui batang,” jelasnya pada suatu kesempatan di Bogor, awal Desember 2025.

Ia menekankan, tumbuhan bawah dan serasah punya peran vital menyerap air dan menjaga kestabilan tanah. “Tuhan menciptakan ini tentu saja untuk kebaikan manusia dan lingkungannya,” katanya.

Masalahnya dimulai ketika pembalakan liar masuk. Tajuk hutan yang terbuka membuat air hujan menghujam langsung ke tanah. Erosi pun tak terelakkan. “Pada kondisi seperti ini, ketika pembalakan masif kaum Kleptokrasi masuk, maka celah di ekosistem semakin terbuka,” tegas Prof Bambang.

Di sisi lain, pakar lain dari IPB, Basuki Sumawinata, memberi penjelasan berbeda. Ia menekankan faktor cuaca ekstrem. Sebuah siklon tropis membawa hujan dengan intensitas gila-gilaan: 400 mm dalam hanya 1-3 hari. Padahal, rata-rata curah hujan bulanan cuma 150-200 mm.

“Curah hujan sebulan biasanya 150–200 mm. Ketika 400 mm turun hanya dalam beberapa hari, tanah tidak mungkin mampu meresapkan air,” ujar Basuki.

Ia menggambarkan, hujan sebanyak itu setara dengan 4.000 meter kubik air per hektare. Dengan cakupan awan dari Aceh sampai Sumatra Barat, banjir adalah keniscayaan. “Tidak ada sistem lahan yang mampu menangani volume sebesar itu,” tegasnya. Bahkan hutan primer sekalipun akan kewalahan.

Namun, masyarakat sudah tak sabar menunggu analisis. Ribuan orang warga, mahasiswa, tokoh adat turun ke jalan di depan Kantor Gubernur Sumatra Utara pada November 2025. Mereka menuntut penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dituding merusak lingkungan dan merampas tanah ulayat. Spanduk bertuliskan “Selamatkan Tanah Batak, Tutup TPL” berkibar di mana-mana.

Gubernur Bobby Nasution pun diingatkan. Sebelum bencana terjadi, eks Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Wamen PU Diana Kusumastuti sudah mengingatkannya soal ancaman banjir bandang. Peringatan itu ternyata bukan hanya untuk Sumatra.

Dwikorita, yang kini menjadi Guru Besar, memperingatkan bahwa bencana serupa bisa terulang di Jawa, Sulawesi, atau Papua. Kontur Bukit Barisan tak jauh berbeda dengan bentang alam di pulau-pulau tersebut. Desember 2025 hingga April 2026 adalah periode rawan siklon.

“Harus sudah siaga ini… Jadi, harus ada kesiapsiagaan untuk wilayah lainnya, tinggal menunggu pemicunya,” katanya dalam sebuah diskusi di UGM.

Ia juga menyelipkan kecurigaan tentang faktor antropogenik campur tangan manusia. Faktor ini, meski tidak diakui sebagai satu-satunya penyebab, diduga memperpendek siklus bencana. “Karena sesiap apapun kita, kalau ekologinya enggak benar, kita selalu kalah,” tandas Dwikorita.

Peneliti UGM Hatma Suryatmojo punya analisis senada. Perubahan penggunaan lahan di hulu, termasuk pembukaan kebun dan tambang, serta migrasi penduduk ke dataran tinggi, memperparah kerentanan.

Pada akhirnya, semua bermuara pada satu titik. Istilah “Antroposen” era di mana manusia menjadi kekuatan geologis utama bukan lagi wacana akademis semata. Di Sumatra, ia adalah kenyataan sehari-hari yang pahit. Sebuah era yang diwarnai perselingkuhan antara pemodal dan kaum kleptokrasi untuk menaklukkan alam.

Harapan terakhir mungkin terletak pada komitmen baru. Target nol-deforestasi di 2030 masih mungkin dicapai, jika hak masyarakat adat diakui dan praktik berkelanjutan diterapkan secara masif. Alam dan manusia butuh keseimbangan. Dan langkah menuju keseimbangan itu hanya bisa dibangun di atas kebijakan yang egaliter, bukan yang kleptokratis. Saatnya untuk perubahan.