Tanggung Jawab atau Kursi? Pilihan Berat Pejabat di Tengah Duka Sumatra

Mundur dengan Elegan? Mustahil, Kata Mereka.

Gemuruh bencana di Sumatra belum reda. Tapi di Jakarta, pertanyaan lain justru mengemuka: akankah ada menteri yang bertanggung jawab memilih mundur? Jawabannya, menurut banyak pengamat, cenderung mustahil. Setidaknya, ada tiga nama yang kerap disebut terkait izin dan pengawasan di wilayah terdampak.

Pertama, tentu saja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol. Dialah yang berwenang menerbitkan izin AMDAL. Lalu ada Raja Juli Antoni, yang urusannya berkaitan dengan pemberian dan pengawasan izin kehutanan. Tak ketinggalan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang mengurusi izin tambang serta pemanfaatan kawasan hutan.

Menurut Iqbal dari Greenpeace, bencana semacam ini adalah bukti nyata ada yang tak beres dalam fungsi mereka. "Entah fungsi pengawasan atau pengendaliannya yang tak jalan. Bisa juga mereka cuma membiarkan. Pembiaran dalam administrasi itu jelas sebuah kesalahan. Istilahnya, pura-pura tidak tahu," tegas Iqbal.

Ia bahkan tak menampik bahwa langkah hukum sangat mungkin ditempuh. Kritik pedas ini membuat Greenpeace patut diacungi jempol. Soalnya, dalam dinamika bernegara, selalu ada momen genting dimana seorang pemimpin dihadapkan pada pilihan sulit: bertahan di kursi terhormat, atau melepasnya demi kehormatan yang lebih besar. Di Indonesia, pilihan kedua itu amat langka. Bahkan, bisa dibilang mustahil.

Keputusan untuk mundur secara sukarela tak pernah lahir dari ruang hampa. Ia butuh pengalaman, tekanan batin, dan kejernihan hati setelah menyaksikan langsung penderitaan rakyat yang tak tertolong oleh kebijakan yang seharusnya melindungi mereka.

Bayangkan saja. Di sebuah gedung pemerintahan yang megah, seorang pejabat mungkin sedang berdiri lama di depan jendela. Senja menyorot warna oranye ke gedung-gedung lain, sementara di balik pegunungan jauh di sana, Sumatra tengah berduka. Laporan-laporan berdebu menumpuk di mejanya, masing-masing seperti teriakan bisu tentang kegagalan. Kegagalan sistem, mitigasi, koordinasi. Tapi yang paling menusuk adalah dugaan bahwa kebijakannya sendiri ternyata tak cukup ampuh mencegah semua ini. Di keheningan ruangan itulah, pertanyaan paling pahit muncul: masih pantaskah ia duduk di kursi yang kini terasa begitu berat?

Nilai tanggung jawab mungkin selalu ia pegang. Jabatan adalah amanah, bukan hak. Seorang pemimpin harus siap memimpin di saat senang, dan lebih lagi, berani menunduk di saat susah. Namun realitas politik seringkali berbeda. Banyak yang bertahan dengan segudang alasan: demi kelancaran administrasi, agar program tuntas, atau sekadar karena mundur dianggap sebagai aib dan kelemahan politik.

Tapi, setelah melihat wajah-wajah pilu pengungsi, mendengar tangis anak-anak yang dunianya hancur dalam semalam, alasan itu terasa hampa. Mungkin ini bukan salah satu orang saja, tapi ia merasa sebagian tanggung jawab itu ada di pundaknya. Dan tanggung jawab itu jelas tak bisa lunas hanya dengan rapat darurat atau pernyataan pers belaka.

Dengan tekad yang bulat, mungkin ia akan mulai menulis surat pengunduran diri. Bukan surat panjang berisi pembelaan. Ia takkan mencari kambing hitam. Justru, surat itu ingin jadi cermin dari keyakinannya: bahwa kehormatan sejati datang dari ketulusan bersikap, bukan dari gemerlap jabatan.