Banjir Sumatera dan Polemik di Balik Perusahaan yang Dituding Jadi Biang Kerok

Berdiri sejak 1983, TPL mendapatkan izin Hutan Tanaman Industri seluas 269 ribu hektar pada 1992. Tapi luas itu tak bertahan. Ada penyesuaian di tahun 2011, hingga akhirnya pada 2025, izin pengelolaannya tinggal sekitar 167.912 hektar di beberapa wilayah Sumatera Utara seperti Aek Nauli, Habinsaran, dan Tele. Penyusutan area ini sendiri menjadi bahan pembicaraan tersendiri di kalangan pengamat lingkungan.

Wilayah operasinya tersebar. Di Aek Raja seluas 45 ribu hektar lebih, sementara di Tele mendekati 47 ribu hektar. Luasan yang tidak sedikit, dan tentu saja memiliki dampak ekologis yang signifikan terhadap daerah sekitarnya.

Bantahan Keras dari Perusahaan

Menanggapi tudingan sebagai penyebab banjir, manajemen TPL bersikukuh membantah. Mereka mengajukan hasil audit KLHK pada periode 2022-2023 sebagai bukti. Dalam audit itu, mereka dinyatakan taat regulasi, tanpa temuan pelanggaran lingkungan atau sosial.

Mereka juga menampik isu deforestasi. Menurut perusahaan, yang dilakukan adalah siklus pemanenan dan penanaman kembali dalam pengelolaan hutan tanaman. Di sisi lain, konflik dengan masyarakat adat di Simalungun justru memanas. Gubernur Sumut, Bobby Nasution, bahkan akan mengirim rekomendasi penutupan perusahaan ke pemerintah pusat.

Tentu saja TPL membantah terjadi konflik. Mereka mengklaim punya banyak program sosial untuk warga sekitar, mulai dari "beras emas", sekolah kopi, hingga program kesehatan. Ada sembilan program yang mereka sebutkan. Tapi bagi sebagian warga, itu semua mungkin belum cukup.

Jadi, benarkah TPL biang kerok banjir? Jawabannya masih simpang siur. Ada data audit yang membela, tapi ada juga rekomendasi penutupan dari pemerintah daerah. Yang jelas, bencana ini telah membuka kembali percakapan lama tentang tata kelola hutan dan tanggung jawab korporasi di Indonesia.