Memanggul Beban: Ketulusan Umar dan Pencitraan Zulkifli Hasan

Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik

Dunia dan akhirat takkan pernah bertemu. Itu prinsipnya. Siapa yang memikul amanah dengan sungguh-sungguh di sini, kelak di sana ia akan lega. Sebaliknya, yang lalai menunaikan tanggung jawabnya, bersiaplah untuk beban yang jauh lebih berat.

Dan bicara soal beban, tak ada yang lebih berat dari amanah kekuasaan. Saking beratnya, Khalifah Umar bin Khattab memilih untuk memikulnya sendirian. Keluarganya sendiri tak diizinkan ikut menanggung beban kekhilafahan itu.

Kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah itulah yang mendasarinya. Suatu ketika, Aslam hendak membantunya memanggul gandum. Umar menolak dengan kata-kata yang tegas.

"Aslam, nanti di akhirat, apakah engkau yang akan memikul dosa-dosaku? Amanah kekhilafahan ini ada di pundakku. Baiat untuk mengurusi seluruh urusan umat ini ditanggungkan padaku. Biarkan aku, dengan pundakku sendiri, yang memanggul gandum ini. Ini bagian dari tanggung jawabku mengurusi rakyatku di hadapan Allah."

Kira-kira begitulah kurang lebih ungkapan sang Amirul Mukminin. Ia melakukan itu saat berusaha mengatasi kelaparan yang melanda rakyatnya. Masalah yang tak ia ketahui dari laporan bawahannya, tapi justru ditemui sendiri saat ia berkeliling Madinah di malam hari, menyelidiki keadaan.

Lalu, bandingkan dengan yang terjadi sekarang.

Memanggul bahan pokok hari ini, seringkali bukan lagi soal menunaikan kewajiban. Motifnya bergeser: pencitraan. Agar dipuji, atau sekadar mengejar elektabilitas untuk meraih atau mempertahankan jabatan.

Ambil contoh yang belum lama terjadi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meninjau lokasi banjir bandang di Padang awal Desember lalu. Dalam kunjungan itu, sang Menko dari PAN itu tampak melangkah di tanah becek, berkemeja putih, dengan sepatu bot oranye mencolok. Dan tentu saja, ada momen ia memanggul karung beras bantuan.

Aksi itu tak luput dari sorotan kamera. Lalu menyebar cepat di media sosial. Berbeda dengan inspeksi Umar yang dilakukan dalam gelapnya malam, tanpa publikasi.

Yang dilakukan Zulkifli, bagi banyak pengamat, hanyalah pencitraan belaka. Tak menyentuh akar masalah. Malah, banyak warganet yang mengkritik masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan dulu, di mana izin HPH banyak diterbitkan.

Faktanya, banjir bandang di Sumatera itu menyisakan tanda tanya besar. Banyak kayu gelondongan tanpa kulit ikut terbawa arus, viral di media sosial. Potongannya rapi, jelas bukan kayu alam biasa.

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, pun mendesak kajian menyeluruh soal penebangan hutan yang diduga jadi pemicu bencana. Apalagi, izin penebangan dari Kementerian Kehutanan sendiri disebut-sebut baru diterbitkan beberapa bulan sebelumnya.

Padahal, dalam pandangan Islam, hutan itu termasuk milik umum (Al Milkiyatul Amanah). Negara haram hukumnya menyerahkan pengelolaannya ke swasta, korporasi mana pun itu.

Seperti sabda Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah:

“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput (hutan), dan api; dan harganya adalah haram.”

Artinya, hutan harus berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab negara. Tujuannya kemaslahatan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir oligarki.

Sayangnya, di Indonesia aturan mainnya berbeda. Swasta justru diberi kebebasan luas menggarap hutan, seringkali dengan kerugian untuk rakyat banyak. Oligarki hutan menguasai apa yang seharusnya jadi milik bersama. Manfaatnya mengalir ke korporasi, bukan ke masyarakat sekitar.

Alhasil, yang terjadi adalah eksploitasi berorientasi keuntungan semata. Dampak sosial dan lingkungan? Itu urusan kesekian.

Beberapa nama besar menguasai konsesi, dari PT IFP, Mayawana Persada, hingga grup-grup seperti Triputra dan Harita. Mereka ini, menurut penulis, yang seharusnya mendapat peringatan keras dari pemerintah.

Bukan malah menyalahkan guru dan murid lewat kurikulum pendidikan, seperti yang sempat disinggung Presiden Prabowo. Persoalannya bukan pada silabus, tapi pada keserakahan yang merampok hutan negeri sendiri.

Sementara pejabat sibuk dengan dua hal: memoles citra seperti Zulkifli, atau mencari kambing hitam yang salah alamat.

Pada akhirnya, selama negeri ini tidak diatur dengan hukum Islam, kerusakan akan terus berulang. Solusinya hanya satu: kembali kepada aturan Allah.

Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Ar-Rum ayat 41:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”