Bobby Nasution dan Raja Juli Antoni Didesak Bertanggung Jawab atas Banjir Bandang Sumut

Banjir bandang yang kembali melanda Sumatera Utara bukan sekadar musibah biasa. Bencana ini, bagi banyak pengamat, adalah cermin dari kondisi lingkungan yang kian memprihatinkan. Sorotan tajam kini mengarah pada kerusakan hutan dan kawasan penyangga yang seharusnya melindungi aliran sungai.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, tak ragu menyebut siapa yang harus bertanggung jawab. Menurutnya, dua nama utama yang patut dimintai pertanggungjawaban adalah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

"Banjir ini bukan terjadi begitu saja. Kerusakan hutan telah lama terjadi dan pemerintah daerah maupun pusat seolah menutup mata,"

Demikian tegas Muslim, Minggu 30 November 2025.

Ia menilai keduanya punya kewenangan penuh atas pengelolaan hutan, namun gagal mencegah kerusakan. Pengawasan yang lemah, katanya, membiarkan situasi kian parah.

Di sisi lain, Muslim juga menyoroti temuan Walhi Sumut. Lembaga itu sebelumnya mengungkap kerusakan serius di hutan penyangga daerah terdampak. Ada dugaan pembukaan lahan besar-besaran, termasuk oleh perusahaan seperti PT Toba Pulp Lestari di Tapanuli. Akibatnya? Daya serap tanah melemah drastis. Air hujan yang turun tak lagi bisa ditahan, langsung mengalir deras menghantam permukiman.

Kerusakan yang meluas ini, ujarnya, berujung pada penderitaan ribuan orang. Korban banjir yang berjatuhan adalah bukti nyata bahwa ekosistem penyangga sudah tak berfungsi.

"Rakyat menjadi korban dari kerusakan yang semestinya bisa dicegah. Mereka yang punya kewenangan sudah seharusnya bertanggung jawab,"

tegas Muslim lagi.

Desakan untuk mengusut tuntas pun kian keras. Masyarakat meminta pemerintah, khususnya Menteri Kehutanan, menelusuri asal-usul kayu gelondongan yang ikut hanyut saat banjir. Temuan itu bagi banyak orang adalah petunjuk jelas. Eksplorasi hutan di Sumatera, rupanya, masih berjalan masif di balik hiruk-pikuk janji pelestarian.