Bandara IMIP: Penerbangan Tanpa Pengawasan yang Bikin Garis Depan Kedaulatan Memudar

Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, Bandara IMIP memang dikelola secara swasta. Namun, operasinya tetap berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Bandara ini punya kode ICAO WAMP dan IATA MWS, dengan status 'non-kelas' dan beroperasi secara 'khusus' untuk penerbangan domestik. Otoritasnya sendiri berada di bawah Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.

Dari segi fasilitas, bandara ini punya landasan pacu sepanjang 1.890 meter dengan lebar 30 meter. Konstruksinya aspal hotmix, dengan daya dukung yang cukup untuk pesawat seperti Embraer ERJ-145ER. Bahkan Airbus A-320 juga tercatat pernah beroperasi di sini. Apron-nya seluas 96 x 83 meter, dengan daya dukung yang setara.

Yang menarik, data pergerakan tahun 2024 menunjukkan aktivitas yang cukup sibuk: 534 pergerakan pesawat dengan sekitar 51.000 penumpang. Angka yang tidak kecil untuk sebuah bandara berstatus 'khusus'.

Namun begitu, keganjilan ini memantik reaksi dari anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh dari Fraksi PKB. Dia mempertanyakan keras operasi bandara di kompleks industri PT IMIP Morowali tanpa kehadiran otoritas resmi pemerintah.

"Ini kelalaian serius yang mengancam kedaulatan negara. Tidak ada satu pun aparat pemerintah, baik otoritas penerbangan, Bea Cukai, maupun Imigrasi, yang dapat masuk dan melakukan pengawasan di area bandara tersebut," imbuhnya.

Dia mendesak pemerintah, terutama Kemenhub, Kemenkeu, serta aparat pertahanan dan keamanan, untuk segera mengambil langkah tegas. Penertiban dan penyelidikan mendesak dilakukan.

“Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” tegasnya.

Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di balik Bandara IMIP? Pertanyaannya masih menggantung. Sementara bandara itu terus beroperasi, seolah ada zona abu-abu yang belum terjamah.