Setelah berjalan cukup lama dengan struktur yang belum sepenuhnya solid, Kementerian Haji dan Umrah akhirnya bakal diisi oleh para pejabat definitif. Ini kabar baik, lho. Sebagai kementerian yang masih baru, mereka memang harus menata ulang organisasinya agar sesuai dengan payung hukum terbaru.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan konfirmasi langsung soal ini dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Selasa (24/11).
"Besok kami akan lantik semua pejabat di tingkat pusat eselon II sampai IV. Eselon I kami sudah mendapat informasi dari Mensesneg sudah diteken Presiden. Kalau besok kami sudah terima, semua di tingkatan pusat, kami akan lantik Rabu besok sore,"
ujar Dahnil.
Dia mengakui, membenahi birokrasi sekaligus membangun fondasi internal sebuah kementerian baru bukan perkara mudah. Rasanya seperti membangun rumah sambil ditinggali. Di satu sisi, proses penyelenggaraan ibadah haji harus terus berjalan tanpa boleh terhambat. Di sisi lain, urusan keorganisasian menuntut percepatan yang tidak main-main.
Artikel Terkait
Di Balik Kisah Viral, Nurhadi Berjuang Kembali Bangun Rental PS untuk Hidup Mandiri
Biaya Haji 2026 Dipangkas, Calon Jemaah Bisa Hemat Sampai Rp 3 Juta
Tabayyun di Era Digital: Lima Prinsip Islami Menyaring Informasi
Kisah Nurhadi dan Sampah yang Menggugat: Ketika Viralitas Tak Sejalan dengan Fakta