Tito Karnavian Keroyok Lumpur dan APBD untuk Pacu Pemulihan Bencana Sumatra

Di Banda Aceh, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan langkah-langkah konkret untuk mengebut pemulihan pascabencana di Sumatra. Ia tak sendirian. Rapat koordinasi yang digelar Sabtu (10/1) itu dihadiri sederet pejabat tinggi, mulai dari wakil ketua DPR, beberapa menteri, hingga kepala daerah. Fokusnya jelas: bagaimana caranya agar rehabilitasi dan rekonstruksi di 52 kabupaten/kota yang terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar bisa lari lebih kencang.

“Makin detail datanya, kita akan makin tepat penanganannya. Kita mau bergerak,” tegas Tito, yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai ketua satgas khusus.

Sebelum menentukan strategi, timnya lebih dulu melakukan pemetaan mendalam di lapangan. Hasilnya, daerah-daerah itu kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori: sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Kategorisasi ini melibatkan pemerintah daerah setempat, agar gambaran yang didapat benar-benar sesuai realitas di tengah masyarakat.

Dari situ, sejumlah prioritas pun mengemuka.

Pertama, soal lumpur. Tito mendesak percepatan pembersihan lumpur di permukiman dan aliran sungai. Menurutnya, butuh “keroyokan” besar-besaran. “Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan, bergerak semua,” ujarnya. Dengan mobilisasi massal itu, ia yakin lokasi-lokasi terdampak bisa bersih sebelum Ramadan tiba. IPDN Kemendagri disebut sudah memulai dengan memberdayakan mahasiswanya.

Langkah kedua menyentuh aspek pemerintahan dan keuangan. Tito menekankan pentingnya mengaktifkan kembali fungsi pemerintah daerah lewat penyaluran APBD yang cepat. Kemendagri bahkan sudah mengeluarkan surat edaran yang mempermudah perubahan anggaran. Ia memberi contoh praktis: penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang tak menunggu semua administrasi rampung. “Mekanisme kecepatan seperti ini sangat diperlukan. Jadi daerah terdampak punya modal,” jelasnya.

Di sisi lain, dukungan sosial dan ekonomi masyarakat tak boleh dilupakan. Itu jadi prioritas ketiga. Bansos seperti PKH, bantuan iuran BPJS Kesehatan, dan sejenisnya harus dioptimalkan untuk menjaga daya beli. Logikanya sederhana: ketika uang bantuan beredar, roda perekonomian lokal, termasuk UMKM, akan kembali berputar.

“Kalau mereka diberikan bantuan seperti BLT, otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” papar Tito.

Selain tiga hal utama itu, masih ada pekerjaan rumah lain yang mendesak. Perbaikan akses jalan, pengurangan jumlah pengungsi di tenda dengan menyediakan huntara, hingga validasi data kerusakan rumah agar bantuan tepat sasaran. Bahkan, operasi modifikasi cuaca di wilayah seperti Gayo Lues dianggap perlu untuk mengantisipasi hujan yang bisa mengganggu proses pemulihan.

Ke depan, Tito berencana menggelar rapat teknis lanjutan dengan para kepala daerah di Aceh untuk menghimpun data yang lebih rinci. Ia juga akan turun langsung meninjau kondisi di sejumlah titik, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, Gayo Lues, serta daerah terdampak di Sumut dan Sumbar. Tujuannya satu: memastikan setiap langkah penanganan benar-benar menyentuh kebutuhan yang paling mendasar di lapangan.