Anggota DPR Desak Tunda Impor Mobil India, Soroti Ketiadaan Transparansi

Sekjen Partai Demokrat yang juga duduk di Komisi VI DPR, Herman Khaeron, angkat bicara soal rencana impor mobil pikap dari India. Ia justru setuju kalau rencana itu ditunda dulu. Soalnya, menurutnya, pembahasan pengadaan kendaraan untuk Koperasi Merah Putih itu sama sekali nggak transparan di internal DPR.

Menurut Herman, semuanya berawal dari paparan mitra kerja komisinya, Agrinas Pangan Nusantara. Waktu itu, mereka cuma bilang soal alokasi dana Rp 3 miliar per desa. Rinciannya ya untuk gedung, modal kerja, lalu sarana-prasarana termasuk transportasi. Tapi, detailnya apa? Nggak jelas.

"(Agrinas) tidak pernah menyebutkan transportasinya jenis apa dan kualifikasinya apa,"

kata Herman di Senayan, Kamis lalu.

Nah, yang bikin dia kaget, informasi soal impor puluhan ribu kendaraan itu malah muncul dari pemberitaan media. Tiba-tiba saja, ada wacana impor 105 ribu unit kendaraan dengan nilai fantastis.

"Tahu-tahu kemarin tahu dari media ya, ada impor dari India yang masing-masing jenis kendaraan 35 ribu kendaraan sehingga berjumlah 105 ribu kendaraan dengan menyerap anggaran Rp 24,66 triliun,"

sambungnya, masih terkesima dengan besarnya angka yang disebut.

Anggaran segitu besar, tegas Herman, mustahil dilewatkan tanpa pembahasan mendalam di DPR. Ia menekankan, prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan negara harus jadi prioritas.

"Ini anggaran besar sekali, semestinya dibahas dulu di DPR dan untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, semestinya juga ini terbuka kepada publik ya,"

ujarnya menegaskan. Baginya, urusan sebesar ini nggak boleh ditutup-tutupi.