Utut Adianto Tantang Komdigi: Buat Apa Ada Kementerian Ini?

Dalam rapat kerja yang digelar Senin (26/1) lalu, suara Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, terdengar keras mempertanyakan arah dan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Digital (Komdigi). Rapat yang menghadirkan Menkomdigi Meutya Hafid itu justru diwarnai sederet kritik pedas.

Utut membuka dengan pertanyaan mendasar. Menurutnya, Komdigi adalah evolusi dari Kominfo, yang dulu sendiri merupakan konsolidasi dari Kementerian Penerangan dan Dirjen Postel.

"Lantas di era reformasi, peran paling apa yang paling pas?" tanyanya, mencoba mencari titik terang. "Jadi dengan konsep konsolidasi ini apa sih perannya?"

Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Dia menyoroti realitas di lapangan, di mana sejumlah direktorat jenderal di bawah Komdigi justru mengalami penambahan anggaran, sementara yang lain malah dipangkas. Sayangnya, penjelasan rinci dari Meutya soal hal ini dinilainya belum memuaskan.

Di sisi lain, Utut punya saran konkret. Komdigi, dalam pandangannya, harus jauh lebih aktif. Bukan cuma mengurusi infrastruktur, tapi juga menjadi corong yang efektif untuk menyampaikan capaian-capaian pemerintah kepada publik.

"Desain terbaik buat Komdigi ini apa? Atau hanya sekadar bercerita seperti ini?" ujarnya, terdengar sedikit frustrasi.

"Bakti itu, kalau hemat saya ibu harus bantu menjelaskan apa capaian pemerintahan, apa? Misal kenapa kita harus ke BRICS, kenapa di Davos kita mau jadi itu (board of peace)."

Fakta bahwa Menkomdigi didampingi dua wakil menteri Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo menurutnya justru harus membuat kinerja kementerian ini lebih jelas dan terlihat. Namun realitanya? Ia tak melihatnya.

"Nah capaian ini di sini ada wamen ada 2 orang, yang satu bekas anunya pribadi Pak Presiden," lanjut Utut. "Hemat saya tugas ibu memberitakan keberhasilan pemerintah dengan desain kekinian. Tanpa itu, buat apa ada Kominfo? Komdigi?"

Kritiknya semakin tajam ketika menyentuh persoalan hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital. Dunia maya, katanya, sudah kacau balau.

"Dunia sudah enggak bisa diatur, Pak Alexander Sabar (Dirjen di Komdigi) suruh buang hoaks, memecah belah, bilang enggak ada UU-nya," sindirnya. "Fakta sekarang minta maaf, 2 hari lalu juga yang jelek-jelekin Bapak Presiden masih ada Pak Angga. Apalagi Ketum kami (Megawati) dijelek-jelekin kayak apa."

Di akhir pernyataannya, politisi PDIP itu pun meminta kejelasan. Ia butuh gambaran besar yang utuh.

"Jadi mohon saya diberi pencerahan Komdigi terkini desain besarnya apa sehingga programnya jelas," tutupnya, menekankan harapan agar kementerian ini punya peta jalan yang tak lagi samar-samar.