"Struktur kepengurusan harus mencerminkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan umat," tegasnya. Posisi wakil ketua umum pun perlu diisi perwakilan dari berbagai ormas. Baru dengan begitu MUI bisa benar-benar menjadi wadah bersama.
Tantangan umat Islam saat ini semakin besar dan kompleks. Menurut Din, MUI dituntut tampil sebagai problem solver sekaligus penghela lokomotif keumatan dan kebangsaan. Untuk itu, MUI harus menghadirkan change leadership dan punya kemampuan manajemen perubahan yang kuat. Tidak bisa setengah-setengah.
Soal hubungan dengan negara, Din punya prinsip jelas. MUI harus menjaga peran sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah pelayan umat dan mitra strategis pemerintah. Artinya, MUI perlu mendukung pemerintah yang bekerja dengan benar. Namun begitu, jika pemerintah menyimpang dari konstitusi dan nilai-nilai agama, MUI harus berada di garis depan melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
"Kalau pemerintah salah atau menyeleweng, ulama harus berada di shaf terdepan," jelas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005–2015 itu dengan tegas. (Ys)
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Mundur dari Ketua Umum IPSI di Munas ke-16
Mentan Proyeksikan Stok Beras Nasional Tembus 5 Juta Ton, Dorong Hilirisasi Inovasi Kampus
Remaja 14 Tahun Hilang di Hutan Mamuju, Pencarian Gabungan Masih Berlangsung
Truk Skylift Dinas Perhubungan Gianyar Hangus Terbakar Diduga Akibat Korsleting