"Struktur kepengurusan harus mencerminkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan umat," tegasnya. Posisi wakil ketua umum pun perlu diisi perwakilan dari berbagai ormas. Baru dengan begitu MUI bisa benar-benar menjadi wadah bersama.
Tantangan umat Islam saat ini semakin besar dan kompleks. Menurut Din, MUI dituntut tampil sebagai problem solver sekaligus penghela lokomotif keumatan dan kebangsaan. Untuk itu, MUI harus menghadirkan change leadership dan punya kemampuan manajemen perubahan yang kuat. Tidak bisa setengah-setengah.
Soal hubungan dengan negara, Din punya prinsip jelas. MUI harus menjaga peran sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah—pelayan umat dan mitra strategis pemerintah. Artinya, MUI perlu mendukung pemerintah yang bekerja dengan benar. Namun begitu, jika pemerintah menyimpang dari konstitusi dan nilai-nilai agama, MUI harus berada di garis depan melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
"Kalau pemerintah salah atau menyeleweng, ulama harus berada di shaf terdepan," jelas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005–2015 itu dengan tegas. (Ys)
Artikel Terkait
Trump dan MBS Main Angka, Investasi AS-Saudi Tembus Rp 8.000 Triliun
Panglima TNI Turun ke Galian, Bongkar Tambang Timah Ilegal di Kawasan Hutan
Suami di Lubuklinggau Siram Istri Pakai Air Keras Lantaran Ditolak di Ranjang
Golan Tetap Membara: Status Quo yang Tak Kunjung Usai