Pos Bantuan Hukum Desa Akan Diresmikan di Kalimantan Barat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalbar bersiap meluncurkan program bantuan hukum terpadu. Rencana peresmian Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan atau PosbankumDes/Kel se-Kalimantan Barat akan digelar pada 4 Desember 2025 di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.

Persiapan Menuju Peluncuran Pos Bantuan Hukum

Sebagai persiapan akhir, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Pertemuan ini membahas detail persiapan acara, mulai dari kepastian jadwal, daftar undangan, protokol acara, hingga kesiapan sistem publikasi seperti live streaming.

Layanan yang Ditawarkan Pos Bantuan Hukum Desa

PosbankumDes/Kel akan memberikan berbagai layanan hukum yang mudah diakses masyarakat. Layanan tersebut mencakup informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian konflik melalui mediasi, serta rujukan ke advokat bagi kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut.