Pos Bantuan Hukum Desa Kalbar Diresmikan 4 Desember 2025: Akses Keadilan Semakin Mudah

Dukungan Penuh dari Pemerintah Daerah

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyambut positif inisiatif pembentukan Pos Bantuan Hukum ini. Beliau menekankan pentingnya kehadiran layanan hukum yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan.

Komitmen Kementerian Hukum dan HAM

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa PosbankumDes/Kel merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memberikan akses keadilan bagi semua warga. Persiapan telah dilakukan secara menyeluruh, termasuk pelatihan paralegal dan membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Program ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem keadilan restoratif dan memperluas jangkauan layanan hukum di seluruh wilayah Kalimantan Barat, memberikan solusi hukum yang cepat, terjangkau, dan manusiawi bagi masyarakat.