Ustaz Abdul Somad Bantah Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK

Pendakwah Ustaz Abdul Somad memberikan klarifikasi terkait pemberitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Riau yang dikabarkan menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid. Melalui video yang beredar, dai asal Pekanbaru ini membantah kabar tersebut.

Klarifikasi Ustaz Abdul Somad Soal Status Gubernur Riau

"Berita yang betul itu, Kadis PUPR dan KUPT (kepala unit pelaksana teknis) OTT, Gubernur Riau dimintai keterangan, itu yang betul," tegas Ustaz Abdul Somad dalam video yang diterima media pada Senin (3/11/2025).

Konfirmasi KPK Terkait OTT di Riau

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengonfirmasi pelaksanaan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan terjadinya OTT tersebut. "Ya benar," ujar Fitroh ketika dikonfirmasi wartawan.

Lebih lanjut, Fitroh menyebutkan bahwa timnya melakukan penangkapan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid bersama pihak lainnya. "Salah satunya (Abdul Wahid)," tambahnya.

Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK

Operasi tangkap tangan ini dilaporkan berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB di kantor Dinas PUPR Riau, Jalan SM Amin, Pekanbaru. KPK berhasil mengamankan 10 orang dalam operasi ini, dengan Gubernur Riau Abdul Wahid menjadi target keenam yang berhasil diciduk OTT KPK sepanjang tahun 2025.

Status Hukum dan Perkembangan Terkini

KPK menyatakan bahwa tim penyidik masih berada di lapangan untuk memproses kasus ini. Para pihak yang diciduk masih berstatus sebagai terperiksa. Menurut prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau. "Benar, sementara masih berproses," jelas Setyo. Dalam operasi ini, KPK juga berhasil menyita sejumlah alat bukti yang relevan dengan penyidikan.

Rekam Jejak OTT KPK Tahun 2025

Operasi di Riau ini merupakan yang keenam dalam catatan KPK tahun 2025. Sebelumnya, KPK telah melakukan beberapa operasi serupa di berbagai daerah, termasuk OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR di Sumatera Selatan, operasi terkait proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, serta OTT terkait kasus korupsi pembangunan rumah sakit di Sulawesi Tenggara.