Azmi menambahkan bahwa publik menanti keseriusan KPK dalam mengungkap kasus korupsi di lingkungan Pemprov Sumut secara utuh, tanpa pandang bulu. "Jangan ada kesan tebang pilih. KPK harus berani memanggil Bobby Nasution bila memang ditemukan indikasi keterlibatan atau pembiaran dalam praktik suap yang menjerat bawahannya," jelasnya.
Peringatan KAMAK dan Pengawasan Publik
KAMAK mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pelaku di level pelaksana teknis. "Kita ingin hukum ditegakkan secara menyeluruh. Siapa pun yang terlibat harus diproses, termasuk bila itu seorang kepala daerah," tegas Azmi Hadly.
KAMAK menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan meminta masyarakat sipil untuk ikut mengawasi langkah-langkah KPK ke depan. "KPK jangan sampai kehilangan nyali dalam menegakkan keadilan. Kasus ini ujian besar bagi integritas lembaga antirasuah," pungkas Azmi.
Isu Keterikatan Janji dengan Jokowi
KAMAK menduga, sikap KPK yang tidak berani menyentuh Bobby disebabkan oleh keterikatan mereka dengan janji kepada Presiden Jokowi. Hal ini diduga karena semua pimpinan KPK yang menjabat saat ini adalah orang-orang pilihan Jokowi. Saat dipilih, mereka dikabarkan telah berjanji tidak akan menyentuh keluarga Jokowi dalam kasus korupsi.
Faktor lain yang diungkap adalah bahwa pimpinan KPK dan ketua tim penyidiknya berasal dari kepolisian. Kapolri Jenderal Lystio Sigit Prabowo dikenal sangat dekat dengan Jokowi, dan karirnya di kepolisian disebut melonjak cepat berkat bantuan presiden. Janji-janji inilah yang diduga membuat KPK tak berkutik menghadapi kasus korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi, meski bukti dan saksi sangat kuat.
Artikel Terkait
Kejagung Geledah Bea Cukai, Bongkar Sisi Lain Kasus Korupsi Ekspor POME yang Bikin Penasaran
Gugatan Ganda Marcella Santoso: Tak Cuma Suap, Rp 52,5 Miliar Uang Cucian dari Kasus CPO!
Polri Cuma Beri Sanksi Etik ke 4 Personelnya yang Terlibat Penyelundupan Narkoba, Kok Bisa?
KPK Dituding Ngawur Usut Whoosh: Hanya Mau yang Gampang Saja?