Banjir 2026: Ketika Kota-Kota Kita Terus Menenggelamkan Diri Sendiri

Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung lagi-lagi terendam. Di awal 2026 ini, banjir besar kembali menyapu kota-kota utama kita. Kejadian yang berulang ini, jujur saja, menunjukkan satu hal: kita belum benar-benar menyelesaikan masalah perkotaan sampai ke akarnya.

Yang mengkhawatirkan, genangan air kini tak cuma menghantui kawasan lama yang memang sudah langganan. Kawasan perumahan baru pun tak luput. Padahal, kawasan itu dibangun belasan tahun terakhir di atas lahan yang dulu adalah sawah, dataran aluvial, atau ruang terbuka produktif. Lahan-lahan yang seharusnya jadi tempat air 'bernafas'.

Memang, hujan dengan intensitas tinggi jadi pemicu utamanya. Tapi menurut sejumlah pakas, akar masalahnya justru ada di kerentanan kota yang kian menjadi. Kerentanan itu muncul karena ruang untuk air meresap hilang begitu saja. Intinya, risiko bencana melonjak bukan semata-mata soal alam murka, tapi lebih karena keputusan tata ruang yang abai terhadap ekologi.

Boedi Tjahjono (2025) pernah mengingatkan hal ini dalam kajiannya. Menurutnya, banjir sebenarnya adalah sinyal gagalnya jasa ekosistem pengatur air. Penyebabnya? Pemanfaatan ruang yang sudah tidak selaras lagi dengan karakter bentang alam.

Di sisi lain, perubahan iklim jelas memperburuk keadaan. Pola hujan sekarang sulit ditebak durasi lebih pendek, tapi intensitasnya gila-gilaan. Namun, penting untuk diingat: perubahan iklim bukanlah biang kerok tunggal. Ia lebih berperan sebagai pengganda risiko. Hujan ekstrem hanya akan berubah jadi bencana ketika jatuh di atas kota yang secara ekologis sudah rapuh, akibat alih fungsi lahan yang masif dan tak terkendali.

Di sinilah kita perlu melihat dari kacamata ekoregion. Secara sederhana, ekoregion adalah wilayah dengan karakter alam yang serupa iklim, tanah, air, hingga interaksi manusianya. Dalam perspektif ini, dataran banjir, rawa, atau sawah itu bukanlah tanah kosong yang sia-sia. Itu adalah bagian dari sistem yang punya tugas vital: menyerap, menahan, dan mengatur aliran air.

Teori perubahan guna lahan sudah lama mengonfirmasi hal ini. Ketika lahan basah dan pertanian berubah jadi permukiman dan beton, karakter hidrologi wilayah pun berubah total. Limpasan air permukaan melonjak, sementara sistem drainase buatan manusia tak pernah sanggup menggantikan fungsi alam yang hilang itu.

Infrastruktur kita pun kerap gagal beradaptasi. Banyak saluran drainase masih dirancang berdasarkan data hujan zaman dulu, dan kerjanya pun tidak terintegrasi dengan wilayah sekitarnya. Pendekatan teknis semacam ini, tanpa diiringi upaya memulihkan jasa ekosistem, jelas tak akan memadai.

Dampaknya pun merambat ke mana-mana. Secara sosial, kehidupan warga terus terganggu, risiko penyakit mengintai. Aktivitas ekonomi mandek, kerugian material berulang, nilai properti anjlok. Pemerintah pun terjebak dalam siklus yang melelahkan: menggelontorkan dana darurat yang jumlahnya fantastis, padahal dana itu bisa jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk pencegahan lewat perencanaan ruang yang berbasis ekologi.

Pada akhirnya, rangkaian banjir awal tahun ini harusnya jadi alarm peringatan yang keras. Banjir adalah cermin dari tata ruang dan ekoregion perkotaan yang rusak. Selama kita masih memandangnya sekadar sebagai masalah teknis 'kurang pompa' atau 'drainase sempit' dan mengabaikan kegagalan pengelolaan bentang alam, maka kota-kota kita akan terus berputar dalam siklus bencana yang sama. Berulang, dan mungkin, makin parah.