KPK Tegaskan Operasi Antikorupsi Tetap Berjalan Saat Libur Lebaran 2026

JAKARTA – Pesan tegas datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk para penyelenggara negara dan kepala daerah: jangan coba-coba. Lembaga antirasuah ini memastikan operasi penindakan korupsi tidak akan berhenti, bahkan saat libur Lebaran 2026 nanti. Mereka tetap siaga.

Peringatan itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Ia berbicara usai mengumumkan penahanan Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, yang baru saja terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Kasusnya diduga kuat terkait pemerasan terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengumpulkan tunjangan hari raya (THR) pribadi dan bagi Forkopimda.

“Jangan berpikir karena Lebaran kami akan mudik dan membiarkan korupsi terjadi. Tidak sama sekali,” kata Asep dengan nada keras dalam konferensi pers, Minggu (15/3/2026).

“Kami akan tetap hadir untuk bertindak jika masih ada yang bandel.”

Ia menegaskan, aparat penegak hukum di KPK tidak akan lengah. “Jadi, jangan dikira semua penyidik kami mudik. Tidak,” ucapnya singkat.

Menurut sejumlah saksi, peringatan ini bukan tanpa alasan. Faktanya, sepanjang Ramadan 2026 ini saja, KPK sudah menangkap tiga kepala daerah lewat OTT. Aksi mereka seperti tak kenal waktu.

Yang pertama adalah Bupati Pekanbaru, Fadia Arafiq. Ia terjaring operasi senyap pada Selasa (3/3/2026) lalu dan kini berstatus tersangka kasus dugaan benturan kepentingan.

Tak lama setelahnya, giliran Bupati Rejang Lebong, M. Fikri Thobari, yang dicokok pada Senin (9/3/2026). Ia diduga menerima suap terkait sebuah proyek.

Dan yang terbaru, seperti sudah disebutkan, adalah Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman. OTT yang menjeratnya terjadi Jumat (13/3/2026) dengan tuduhan utama pemerasan untuk dana THR.

Rentetan penangkapan ini seolah menjadi bukti nyata bahwa peringatan KPK bukan sekadar gertakan. Mereka benar-benar bekerja, bahkan di bulan suci dan jelang hari raya. Siapapun yang nekat, tampaknya siap-siap saja menerima konsekuensinya.