Faktanya, BBM bersubsidi masih bisa diakses siapa saja tanpa batasan yang jelas. Akibatnya, distribusi bantuan tidak sepenuhnya sampai ke kelompok yang paling berhak, seperti nelayan. Mereka justru berpotensi kesulitan dapat pasokan. Situasi ini berisiko memperlebar ketimpangan di lapangan.
"Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global menjadi pukulan telak bagi kondisi fiskal Indonesia di tengah ketergantungan tinggi pada impor BBM. Kenaikan harga yang jauh di atas asumsi APBN memperbesar beban subsidi energi," kata Ibrahim.
Tekanannya nyata. Harga minyak dunia sudah menembus level USD113 per barel, jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang hanya USD70 per barel. Selisih lebih dari 60 persen itu langsung membebani anggaran melalui pembengkakan subsidi dan kompensasi.
Ruang gerak fiskal pemerintah pun terasa semakin sempit. Kenaikan harga energi berisiko melebarkan defisit kalau tidak diimbangi langkah efisiensi yang serius. Namun, menaikkan harga BBM juga bukan pilihan gampang di tengah daya beli masyarakat yang masih lemah. Kebijakan itu justru berpotensi menambah tekanan ekonomi.
Sebagai alternatif, pemerintah didorong untuk melakukan efisiensi dan realokasi anggaran. Langkah ini dianggap lebih realistis untuk menjaga stabilitas fiskal sementara, setidaknya sampai gejolak harga global mereda.
Dengan mempertimbangkan semua faktor itu, Ibrahim memprediksi pergerakan rupiah ke depan masih akan fluktuatif. Untuk perdagangan selanjutnya, potensi pelemahan masih mengintai, dengan kisaran yang diperkirakan antara Rp17.100 hingga Rp17.150 per dolar AS.
Artikel Terkait
Pendapatan SSIA Anjlok 30%, Rugi Bersih Rp89,4 Miliar di 2025
Sari Roti Bagikan Dividen Rp450 Miliar, Yield Capai 10,6%
Pemprov DKI Beri Potongan Pajak 20% untuk Sektor Kuliner dan Perhotelan
Black Diamond Resources (COAL) Merambah Bisnis Maritim dengan Bentuk Anak Usaha