Pertamina Patra Niaga punya rencana baru terkait LPG bersubsidi 3 kg. Mereka mengusulkan, mulai pertengahan 2026 nanti, setiap Kepala Keluarga (KK) dibatasi hanya bisa beli maksimal 10 tabung per bulan. Usulan ini muncul karena kekhawatiran bakal melonjaknya konsumsi.
Wakil Direktur Utama perusahaan, Achmad Muchtasyar, membeberkan alasannya. Tanpa ada rem, penyaluran LPG subsidi tahun ini diprediksi bakal melampaui kuota yang sudah ditetapkan.
“Pada tahun 2026 diprognosakan untuk distribusi tanpa pengendalian, artinya distribusi ini dilakukan dengan tidak adanya batasan-batasan, itu akan meningkat sebesar 3,2 persen dari alokasi,” jelas Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR, Selasa (27/1).
Kalau dirinci, prognosa konsumsi tanpa pengendalian bakal mencapai 8,7 juta metrik ton. Angkanya cukup besar. Namun begitu, situasi bakal berbeda jika aturan pembatasan diberlakukan.
“Kalau dari prognosa terhadap penyaluran LPG yang dibatasi atau dikendalikan, nah ini akan meningkat sekitar 300 ton, enggak terlalu banyak,” ungkapnya.
Dengan pengendalian, kenaikan hanya sekitar 300 ton dari alokasi. Bahkan, angka itu justru turun 2,6 persen dibanding realisasi tahun 2025 yang diproyeksikan sebesar 8,29 juta ton. Perbedaannya signifikan.
Ini bukan masalah baru. Sejak 2023, penyaluran LPG nyatanya selalu tembus kuota dan harus direvisi. Pola yang sama berpotensi terulang di 2026 nanti. Ironisnya, kondisi ini justru berkebalikan dengan BBM subsidi yang konsumsinya malah sering di bawah kuota.
Lalu, bagaimana skema pembatasannya? Dari paparan yang beredar dalam rapat, Pertamina mengusulkan penerapan bertahap.
Artikel Terkait
Wall Street Berdebar di Tengah Drama The Fed dan Laporan Emiten
Menkeu Purbaya Tantang Investor: Tertawakan Saya, Tapi Jangan Lupa Investasi
Cincin Donat untuk Pejalan Kaki: MRT Jakarta Rancang Jembatan Melingkar di Dukuh Atas
LPS Soroti Suku Bunga Simpanan yang Belum Turun Sesuai Sinyal Pasar