Untuk mempercepat terbitnya aturan ini, Kementerian ESDM disebut telah berkoordinasi dengan Komisi XII DPR. Bahlil mengaku telah berbicara langsung dengan Ketua Komisi XII, Bambang Patijaya.
“Saya sudah berkoordinasi... untuk segera mengeluarkan regulasi HPM timah ini,” katanya.
Harapannya jelas: harga timah rakyat stabil dan investasi di sektor pengolahan timah di daerah itu terdorong. Bahlil punya pandangan khusus soal investasi. Baginya, investasi tak boleh jalan sendiri.
“Investasi ini harus tumbuh bersama-sama rakyat. Investasi tumbuh maka ekonomi masyarakat juga harus tumbuh,” pungkasnya.
Intinya, semua kebijakan dan rencana investasi itu harus berdampak nyata. Harus terasa langsung oleh perekonomian warga di provinsi kepulauan tersebut.
Artikel Terkait
Pelaku Usaha Soroti Peluang Nyata di Balik Kesepakatan Ekonomi Indonesia-Inggris
Pajak Kripto Meroket Meski Transaksi Anjlok, Tembus Rp 719 Miliar
BULOG Tegaskan 7% Bukan Keuntungan, Tapi Kompensasi Negara
Komisaris PT Mutuagung Lestari Firdaus Wafat, Bisnis Tetap Berjalan