Untuk mempercepat terbitnya aturan ini, Kementerian ESDM disebut telah berkoordinasi dengan Komisi XII DPR. Bahlil mengaku telah berbicara langsung dengan Ketua Komisi XII, Bambang Patijaya.
“Saya sudah berkoordinasi... untuk segera mengeluarkan regulasi HPM timah ini,” katanya.
Harapannya jelas: harga timah rakyat stabil dan investasi di sektor pengolahan timah di daerah itu terdorong. Bahlil punya pandangan khusus soal investasi. Baginya, investasi tak boleh jalan sendiri.
“Investasi ini harus tumbuh bersama-sama rakyat. Investasi tumbuh maka ekonomi masyarakat juga harus tumbuh,” pungkasnya.
Intinya, semua kebijakan dan rencana investasi itu harus berdampak nyata. Harus terasa langsung oleh perekonomian warga di provinsi kepulauan tersebut.
Artikel Terkait
Persiapan Mudik Lebaran 2026: Ban Tepat Jadi Kunci Hemat Daya Mobil Listrik
MR.D.I.Y Indonesia (MDIY) Catat Laba Bersih Rp1,1 Triliun dan Usul Dividen 40%
Rupiah Melemah Tipis ke Rp16.893, Beban Bunga Utang Membengkak Capai Rp99,8 Triliun
IHSG Turun 0,37% ke 7.362,12 Didominasi Tekanan Jual