Pemerintah Batalkan Kuota Tambang, Harga Nikel Global Mulai Bangkit

Ia menjelaskan, kuota tambang Indonesia dinyatakan dalam satuan ton basah. Nah, ini jadi masalah karena konversinya ke unit nikel yang benar-benar bisa dipulihkan itu sulit. Kadar air bijihnya sangat bervariasi, bahkan bisa mencapai 40 persen dari total tonase basah. Selain itu, baik operator maupun pemerintah tidak secara resmi melaporkan kuota maupun realisasi produksi. Jadi, situasi sebenarnya memang sulit dipetakan dengan akurat.

Yang pasti, kuota tahun lalu jauh melampaui produksi aktual. Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) memperkirakan, total kebutuhan bijih dari smelter domestik hanya sekitar 300 juta ton basah tahun lalu. Itu sudah termasuk impor dari Filipina.

Jadi, kuota tahun ini memang akan menekan produksi, tapi mungkin tidak sebesar kesan "pemangkasan besar-besaran" yang beredar. Di sisi lain, FINI justru memproyeksikan permintaan bijih untuk smelter akan naik jadi 340-350 juta ton tahun ini. Ini bisa menciptakan kesenjangan pasokan.

Kondisi ini menempatkan pemerintah pada dilema yang pelik: bagaimana menahan pasokan bijih tanpa mengganggu operasi smelter yang masih dalam tahap pembangunan atau peningkatan kapasitas? Kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah tetap jadi fokus utama.

Andy Home menilai, jika ketegangan antara kuota dan kebutuhan smelter makin tajam, pemerintah masih punya ruang untuk penyesuaian, misalnya melalui evaluasi di tengah tahun. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah terlihat serius ingin mengendalikan sektor yang tumbuh terlalu cepat ini, mulai dari menertibkan tambang ilegal hingga menghentikan persetujuan untuk smelter baru produk antara.

Namun, laju industri nikel Indonesia tak akan berhenti mendadak. Proses penyesuaian ini kemungkinan besar akan berjalan bertahap, dengan angka-angka yang masih sangat mungkin berubah di kemudian hari.