Bank of Japan Terjepit di Tengah Gelombang Politik dan Pasar yang Gelisah

Di tengah hiruk-pikuk jelang pemilu, Bank of Japan (BOJ) memilih untuk diam. Suku bunga acuan mereka tetap dipertahankan, sebuah keputusan yang mencoba menenangkan pasar yang sedang gelisah. Volatilitas yang terjadi bukan tanpa sebab kekhawatiran akan kebijakan fiskal, inflasi, dan ketegangan geopolitik global membuat semuanya serba tak pasti.

Rapat kebijakan dua hari yang berakhir Jumat (23/1) itu akhirnya menetapkan suku bunga tetap di level 0,75 persen. Hasil ini sih sebenarnya sudah diantisipasi oleh banyak pelaku pasar. Tapi, bukan berarti keputusan ini bulat.

Hajime Takata, salah satu anggota dewan, justru memberikan suara menentang. Ia mengusulkan kenaikan suku bunga menjadi 1 persen. Argumennya, target inflasi BOJ yang 2 persen itu hampir tercapai. Menurutnya, risiko inflasi melonjak lebih tinggi ke depan juga nyata.

“Karena BOJ baru saja menaikkan suku bunga pada Desember, bank sentral saat ini mengambil sikap menunggu dan melihat,” kata Tsuyoshi Ueno, peneliti eksekutif di NLI Research Institute.

Kenaikan dari 0,5 persen ke 0,75 persen bulan lalu itu memang bersejarah. Itu adalah kenaikan pertama sejak Januari 2025, yang sekaligus membawa tingkat pinjaman di Jepang ke posisi tertinggi dalam tiga dekade terakhir.

Namun begitu, langkah itu rupanya belum cukup ampuh. Meski dimaksudkan untuk menahan pelemahan yen, mata uang negeri sakura itu masih terperosok di kisaran 157 yen per dolar AS, atau bahkan lebih lemah lagi.

Persoalan lain datang dari pasar obligasi. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang, khususnya tenor 10 tahun, melemah dengan signifikan belakangan ini. Pada Selasa (20/1), sempat menyentuh 2,38 persen level tertinggi dalam 27 tahun! Tekanan kenaikan ini bukan cuma dari kebijakan BOJ, lho. Kekhawatiran akan kebijakan fiskal pemerintah yang dianggap bakal makin ekspansif juga jadi pemicu besar.

Sebelum Perdana Menteri Sanae Takaichi menjabat Oktober lalu, imbal hasil 10 tahun itu masih sekitar 1,6 persen. Angkanya terus merangkak naik sejak dia memimpin. Takaichi sendiri dikenal punya kecenderungan longgar dalam hal fiskal dan moneter.

Nah, situasi politik pun ikut bermain. Takaichi baru saja membubarkan Majelis Rendah pada Jumat (23/1) itu juga. Pemilu dijadwalkan untuk 8 Februari mendatang. Dengan tingkat persetujuan kabinet yang masih tinggi, dia diperkirakan akan menang besar. Kemenangan itu berpotensi mendorong kebijakan fiskal yang lebih ekspansif lagi.

Menurut Ueno, inilah akar masalahnya. Karena persoalan mendasarnya ada di kebijakan fiskal pemerintah, apa pun yang dilakukan BOJ dampaknya akan terbatas.