Bank of Japan Terjepit di Tengah Gelombang Politik dan Pasar yang Gelisah

Di tengah hiruk-pikuk jelang pemilu, Bank of Japan (BOJ) memilih untuk diam. Suku bunga acuan mereka tetap dipertahankan, sebuah keputusan yang mencoba menenangkan pasar yang sedang gelisah. Volatilitas yang terjadi bukan tanpa sebab kekhawatiran akan kebijakan fiskal, inflasi, dan ketegangan geopolitik global membuat semuanya serba tak pasti.

Rapat kebijakan dua hari yang berakhir Jumat (23/1) itu akhirnya menetapkan suku bunga tetap di level 0,75 persen. Hasil ini sih sebenarnya sudah diantisipasi oleh banyak pelaku pasar. Tapi, bukan berarti keputusan ini bulat.

Hajime Takata, salah satu anggota dewan, justru memberikan suara menentang. Ia mengusulkan kenaikan suku bunga menjadi 1 persen. Argumennya, target inflasi BOJ yang 2 persen itu hampir tercapai. Menurutnya, risiko inflasi melonjak lebih tinggi ke depan juga nyata.

“Karena BOJ baru saja menaikkan suku bunga pada Desember, bank sentral saat ini mengambil sikap menunggu dan melihat,” kata Tsuyoshi Ueno, peneliti eksekutif di NLI Research Institute.

Kenaikan dari 0,5 persen ke 0,75 persen bulan lalu itu memang bersejarah. Itu adalah kenaikan pertama sejak Januari 2025, yang sekaligus membawa tingkat pinjaman di Jepang ke posisi tertinggi dalam tiga dekade terakhir.

Namun begitu, langkah itu rupanya belum cukup ampuh. Meski dimaksudkan untuk menahan pelemahan yen, mata uang negeri sakura itu masih terperosok di kisaran 157 yen per dolar AS, atau bahkan lebih lemah lagi.

Persoalan lain datang dari pasar obligasi. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang, khususnya tenor 10 tahun, melemah dengan signifikan belakangan ini. Pada Selasa (20/1), sempat menyentuh 2,38 persen level tertinggi dalam 27 tahun! Tekanan kenaikan ini bukan cuma dari kebijakan BOJ, lho. Kekhawatiran akan kebijakan fiskal pemerintah yang dianggap bakal makin ekspansif juga jadi pemicu besar.

Sebelum Perdana Menteri Sanae Takaichi menjabat Oktober lalu, imbal hasil 10 tahun itu masih sekitar 1,6 persen. Angkanya terus merangkak naik sejak dia memimpin. Takaichi sendiri dikenal punya kecenderungan longgar dalam hal fiskal dan moneter.

Nah, situasi politik pun ikut bermain. Takaichi baru saja membubarkan Majelis Rendah pada Jumat (23/1) itu juga. Pemilu dijadwalkan untuk 8 Februari mendatang. Dengan tingkat persetujuan kabinet yang masih tinggi, dia diperkirakan akan menang besar. Kemenangan itu berpotensi mendorong kebijakan fiskal yang lebih ekspansif lagi.

Menurut Ueno, inilah akar masalahnya. Karena persoalan mendasarnya ada di kebijakan fiskal pemerintah, apa pun yang dilakukan BOJ dampaknya akan terbatas.

“Tidak ada solusi instan dalam perangkat kebijakan BOJ yang mampu menahan pelemahan yen sekaligus menekan kenaikan suku bunga secara bersamaan,” ujar Ueno.

Ia menambahkan, andai kata BOJ nekat melakukan pembelian obligasi darurat atau mengubah rencana pengurangan pembelian aset untuk menekan imbal hasil, langkah itu justru akan ditafsirkan sebagai pelonggaran moneter.

“Yen sangat mungkin akan kembali melemah,” tegasnya.

Dalam konferensi persnya, Gubernur BOJ Kazuo Ueda mengakui suku bunga jangka panjang memang naik dengan cukup cepat. Dia bilang, BOJ bisa turun tangan dalam kondisi yang luar biasa.

“Kami dapat melakukan operasi pasar secara fleksibel untuk memfasilitasi pembentukan suku bunga yang stabil di pasar,” kata Ueda.

Soal kenaikan suku bunga ke depan, Ueda kembali menegaskan komitmennya. BOJ akan menaikkan suku bunga jika kondisi ekonomi dan inflasi membaik, sesuai dengan proyeksi mereka.

BOJ juga merilis proyeksi terbaru. Mereka memperkirakan inflasi inti (tidak termasuk makanan segar) akan mencapai 2,7 persen hingga Maret 2026. Setelah itu, diproyeksikan turun ke 1,9 persen, baru kembali ke level 2 persen pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2028.

Data terpisah dari pemerintah pada hari yang sama menunjukkan sedikit penurunan. Inflasi umum Jepang pada Desember turun jadi 2,1 persen, dari sebelumnya 2,9 persen di November. Penurunan ini terutama karena subsidi pemerintah untuk listrik dan energi. Tapi, inflasi inti yang tidak termasuk pangan dan energi justru tetap kuat di angka 2,9 persen, didorong tekanan harga pada produk-produk non-makanan segar.

Jadi, ceritanya jadi rumit. Di satu sisi, angka inflasi umum turun karena intervensi pemerintah. Di sisi lain, tekanan harga di sektor lain masih keras, sementara pasar uang dan obligasi terus bergolak. BOJ seperti terjepit di tengah-tengah.