Di sisi lain, ada satu lagi persoalan yang sempat disinggung Amran. Dia merespons keresahan para pengusaha pengolahan daging soal pemotongan kuota impor daging swasta di tahun 2026. Kuota mereka dipangkas drastis, jadi cuma 30 ribu ton dari total 297 ribu ton.
Kebijakan ini, kata Amran, punya alasan strategis. Dengan memberi porsi impor lebih besar ke BUMN, pemerintah punya alat untuk intervensi pasar saat harga melonjak tak terkendali.
"Dan ini, ingat, yang diimpor oleh BUMN itu untuk rakyat. Bener nggak? Untuk rakyat kan? Bukan untuk konsumsi BUMN, untuk intervensi pasar," jelasnya.
Amran kemudian mempertanyakan, "Kalau terjadi lonjakan harga yang tanggung jawab siapa? Pemerintah. Tetapi (kalau) semua dipegang oleh swasta?"
Argumennya sederhana: sebelumnya kuota swasta jauh lebih dominan. Sekarang, dengan adanya peran BUMN, diharapkan stabilitas harga bisa lebih terjaga.
Artikel Terkait
Divestasi Saham Freeport untuk Papua Ditargetkan Rampung Awal 2026
Menteri Keuangan Ungkap Hasil Pemeriksaan Tabungan Para Bawahannya
GOLF Kukuhkan Ekspansi di Bali, Lanjutkan Proyek Hunian Eksklusif di New Kuta Golf
Saham Lippo Karawaci Melesat 30%, Transaksi Tembus Rp661 Miliar