Pemerintah Siapkan Lapisan Baru Cukai Rokok, Target Finalisasi Pekan Ini

Di Gedung DPR, Senin lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi rencana pemerintah untuk mengubah struktur tarif Cukai Hasil Tembakau. Intinya, bakal ada penambahan lapisan baru. Tujuannya dua sekaligus: mengejar target penerimaan negara dan mengerem konsumsi rokok. Rinciannya masih ditutup rapat, tapi diskusi internal di Kemenkeu disebut sedang berjalan intensif.

"Belum, masih didiskusikan. Kita buat cepat secepat mungkin lah,"

kata Purbaya usai rapat.

Targetnya sih, keputusan final bisa diambil pekan ini. Tapi jangan bayangkan perubahan ini langsung berlaku besok. Purbaya sendiri mengingatkan, setelah pemerintah memutuskan, rancangan itu harus dibahas lagi dengan DPR. Mekanisme undang-undang mengharuskan begitu. "Implementasi minggu ini mungkin nggak sih. Tapi minggu ini putuskan. Nanti kan kalau nggak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Nanti saya tergantung DPR-nya, DPR punya waktu apa nggak," tambahnya. Jadi, jalan masih panjang.

Wacana penataan ulang lapisan cukai ini memang selalu jadi magnet perhatian. Dampaknya langsung menyentuh industri hasil tembakau, dari pabrik besar sampai warung-warung kecil. Menurut sejumlah pengamat, ada dua hal utama yang mendorong kebijakan ini.

Pertama, soal penyederhanaan. Selama ini, jumlah lapisan yang ada dinilai memberi celah. Produsen rokok besar bisa saja memainkan tarif di lapisan bawah yang lebih murah untuk menghindari beban pajak yang lebih tinggi. Dengan menata ulang, celah itu diharapkan bisa ditutup.

Di sisi lain, tekanan fiskal juga nyata. Pemerintah butuh sumber penerimaan yang stabil untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi. Dan cukai rokok, mau tak mau, masih jadi salah satu penyumbang kas negara yang cukup signifikan.

Namun begitu, perubahan kebijakan seperti ini jarang berjalan mulus. Selalu ada tarik-ulur yang pelik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan nasib industri. Bagaimana dengan nasib petani tembakau atau pekerja pabrik rokok kelas menengah ke bawah? Ini jadi pertimbangan yang tak kalah seru.

Nah, keputusan akhir yang nantinya dibawa ke DPR diharapkan bisa menemukan titik temu. Menyeimbangkan tiga hal sekaligus: kebutuhan anggaran negara, kampanye pengendalian tembakau, dan perlindungan terhadap lapangan kerja. Sebuah pekerjaan rumah yang tidak mudah.