“Sabang Rp 11.000, di Jawa Rp 11.000, di Kalimantan Rp 11.000. Kemudian di Sulawesi, Maluku bahkan sampai Papua itu harga Rp 11.000 keluar dari gudang,” jelas Rizal.
Namun begitu, harga di tingkat pengecer tetap mengikuti aturan HET, yaitu maksimal Rp 12.500 per kilogram. Dengan selisih Rp 1.500 itu, para pengecer masih mendapat ruang untuk keuntungan. “Jadi para pengecer itu mendapat keuntungan 1.500 rupiah,” imbuhnya.
Di sisi lain, rencana ekspor beras juga tetap berjalan. Rizal menegaskan stok nasional dalam kondisi cukup, sehingga program SPHP tidak akan terganggu. Malah, ekspor justru ditargetkan bisa mencapai nilai anggaran sekitar Rp 1 juta.
Targetnya, beras diekspor ke negara tetangga atau untuk kepentingan bantuan kemanusiaan. “Contohnya kayak bantuan ke Palestina, bantuan daerah-daerah konflik dan lain sebagainya, mungkin seperti itu,” ujarnya.
Sementara dari sisi realisasi, Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, memberikan data terbaru. Hingga akhir 2025, penyaluran beras SPHP telah mencapai 802,9 ribu ton. Sementara stok Cadangan Beras Pemerintah di gudang Bulog masih tersisa cukup banyak, sekitar 3,25 juta ton.
“Bapanas telah menginformasikan kepada Bulog dan stakeholder lainnya... bahwa SPHP beras tahun 2025 masih dapat dilanjutkan sampai 31 Januari 2026,” kata Sarwo Edhy dalam keterangan tertulisnya.
Artinya, masih ada sisa target sekitar 697,1 ribu ton yang harus disalurkan dan bisa diakselerasi. Untuk program SPHP di tahun 2026, Bapanas sudah mengajukan anggaran tambahan ke Kementerian Keuangan dengan alokasi 1,5 juta ton beras. Perpanjangan penyaluran tahun ini sendiri sudah dapat lampu hijau dari Kemenkeu melalui skema rekening khusus yang memungkinkan penyaluran melewati batas akhir tahun anggaran.
Artikel Terkait
Gen Z dan Harapan Baru di Balik Lumpur Tambak Udang
Trump Guncang Independensi The Fed, Dolar AS Tergelincir
Sri Mulyani Masuk Dewan Direksi Gates Foundation, Perkuat Strategi Filantropi Global
IHSG Bangkit 0,42%, Sektor Industri Pimpin Pemulihan