"Melalui pelaksanaan kegiatan ini, besar harapan kami kepada seluruh jajaran yang hadir dapat menciptakan laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang optimal," tambahnya.
Sementara itu Analis Pengelolaan APBN Ahli Madya Biro Keuangan Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Bambang Edi Sumarno, turut menyampaikan harapannya dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkatkan nilai Integritas Keuangan Pemerintah Daerah (IKPA), serta memberikan pelayanan pengelolaan keuangan yang prima.
Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, I Putu Murdiana, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Suhendra, Para Pejabat Administrasi, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta para pejabat dan pegawai yang membidangi pengelolaan keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercapai kemajuan dalam pengelolaan keuangan yang mendukung tujuan reformasi birokrasi. ***
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: bali.suaramerdeka.com
Artikel Terkait
Raksasa Sawit Malaysia Beralih Jadi Raja Energi Hijau untuk Pusat Data
Yohanes Hardiyanto Lazaro Gantikan Budi Sianipar di Pucuk Pimpinan Jaya Konstruksi
Tarif Listrik PLN Tidak Naik Hingga 2025: Simak Daftar Lengkapnya
RAJA Pacu Ekspansi Agresif, Proyeksi Laba Melonjak dan Target Hara Saham Direvisi Tajam