Anggota DPR Kritik Wacana War Ticket Haji, Khawatirkan Keadilan dan Tata Kelola Keuangan

- Sabtu, 11 April 2026 | 20:00 WIB
Anggota DPR Kritik Wacana War Ticket Haji, Khawatirkan Keadilan dan Tata Kelola Keuangan

Jakarta – Gagasan Kementerian Haji dan Umrah soal penerapan sistem ‘war ticket’ untuk memangkas antrean panjang jemaah haji menuai respons kritis. Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menyebut wacana itu masih sangat prematur, meski ia paham kegelisahan di baliknya.

Baginya, sistem semacam itu berisiko besar. Bukan cuma soal keadilan sosial yang bisa terabaikan, tapi juga berpotensi mengacaukan tata kelola keuangan haji yang sudah terbangun.

“Kita semua sepakat, menunggu hampir 30 tahun itu terlalu lama,” ujar Atalia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/4/2026).

“Tapi solusinya jangan lahir dari ketergesaan. Jangan sampai kita malah menciptakan masalah baru yang lebih pelik. Kembali ke mekanisme ‘balapan cepat’ seperti sebelum 2017 jelas sebuah kemunduran bagi reformasi haji kita.”

Ia secara khusus menyoroti pernyataan Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf yang mengusung prinsip “siapa cepat bayar, dia berangkat”. Menurut Atalia, wacana ini terang-terangan bertabrakan dengan UU Nomor 14 Tahun 2025 yang justru menganut sistem antre berdasarkan nomor porsi pendaftaran.

Ibadah haji, tegasnya, adalah panggilan jiwa. Bukan ajang lomba klik.

“Kalau sistem ‘war ticket’ diterapkan, yang menang ya mereka yang punya gawai canggih, koneksi internet super cepat, dan uang siap cair. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Atau kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka pasti akan tersisih,” tegasnya.

Di sisi lain, Atalia mengingatkan soal manfaat sistem antrean yang ada. Dana setoran awal jemaah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ternyata produktif. Hasil pengelolaan itulah yang selama ini membantu mensubsidi biaya haji, sehingga BPIH bisa lebih terjangkau.

“Bayangkan jika sistem antrean dihapus dan kita kembali ke setoran penuh langsung. Dana haji yang ratusan triliun itu bisa kering. Lalu siapa yang akan mensubsidi jemaah? Apa iya biaya haji nanti akan melambung tinggi?” tanyanya dengan nada prihatin.

Editor: Bayu Santoso


Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar