Menteri UMKM Soroti Banjir Impor Ilegal: Lapangan Belum Steril, UMKM Sulit Bertahan

Di tengah ruang rapat yang padat, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyuarakan kegelisahannya. Sorotan tajamnya kali ini tertuju pada membanjirnya produk impor, terutama dari China, yang masuk ke Indonesia dengan begitu mudahnya tanpa melalui prosedur perizinan dan sertifikasi yang seharusnya.

Hal ini jelas ironis. Pasalnya, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal justru dibebani dengan sederet kewajiban yang tak sederhana. Mereka harus mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga izin dari BPOM. Prosesnya berbelit, memakan waktu dan biaya.

“Barang-barang China, produknya masuk Indonesia gak perlu lewat sertifikasi perizinan segala macem,” ujar Maman.

Dia melanjutkan dengan nada kesal, “Seakan-akan kalau barang dari luar itu sudah pasti maha benar dengan segala firmannya.”

Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapimnas Kadin di Hotel Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12).

Gelombang Baju Bekas yang Tak Terbendung

Persoalan tak cuma berhenti di sana. Maman juga menyoroti fenomena lain yang kian mengkhawatirkan: banjirnya pakaian bekas impor atau thrifting di pasar dalam negeri. Angkanya, menurut data yang dia beberkan, sungguh mencengangkan.

Pada 2021, volume impornya tercatat 7 ton. Tahun berikutnya, 2022, naik menjadi 12 ton. Lalu, terjadi lonjakan yang sangat signifikan di tahun 2023 menjadi 3.600 ton. Tren ini belum berhenti.

“Jadi bayangkan,” tegas Maman, “peningkatannya sangat signifikan dari 12 ton di tahun 2023, 2024 naik 3.600 ton. 2025, per Agustus kemarin, 1.800 ton masuk lagi. Itu membanjiri market domestik kita.”

Menurutnya, barang-barang semacam ini, termasuk produk ‘white label’ pakaian produksi massal yang baru diberi label lokal setelah masuk sangat sulit dilacak dan nyaris mustahil untuk disertifikasi. Pasar pun jadi tak karuan.