Lelang KPBU Hunian ASN IKN: Proyek Rp5,5 Triliun untuk 109 Rumah Tapak dan 8 Tower

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) secara resmi telah membuka proses lelang pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk dua proyek hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua proyek strategis ini akan dikerjakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), menandai percepatan pembangunan infrastruktur perumahan di ibu kota baru.

Rincian Dua Proyek Hunian ASN di IKN

Proyek hunian ASN pertama yang dilelang adalah pembangunan 109 unit rumah tapak. Lokasinya berada di wilayah perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B. Nilai investasi untuk proyek ini mencapai Rp2,8 triliun. Setiap unit hunian akan dibangun dengan tipologi luas 390 meter persegi, dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang memadai.

Proyek kedua adalah pembangunan delapan tower rumah susun (rusun) yang terletak di KIPP 1A. Investasi yang dialokasikan untuk proyek rusun ASN ini sekitar Rp2,7 triliun. Unit hunian di dalam tower ini memiliki tipologi luas 190 meter persegi dan juga akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk kenyamanan penghuni.

Skema DBFOMT dan Jadwal Lelang

Kedua proyek hunian ASN ini akan dilaksanakan dengan skema kerja sama yang komprehensif, yaitu Design, Build, Finance, Operate, Maintain, and Transfer (DBFOMT). Skema ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, memastikan penyediaan hunian berkualitas tinggi dengan efisiensi yang optimal.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyatakan bahwa proses lelang ini merupakan bagian dari strategi pendanaan pembangunan IKN. "Proses lelang untuk dua proyek strategis hunian ASN ini telah dibuka dan akan berlangsung hingga awal tahun 2026. Seluruh pembangunan akan mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan efisiensi energi," jelas Agung.

Masa konstruksi untuk proyek rumah tapak ASN di KIPP 1B direncanakan berlangsung selama dua tahun. Setelah masa konstruksi selesai, akan dilanjutkan dengan masa pengoperasian dan pemeliharaan selama delapan tahun. Proyek ini diusulkan oleh PT Intiland Development Tbk., yang telah memperoleh persetujuan sebagai Pemrakarsa.

Sementara itu, proyek delapan tower rumah susun ASN di KIPP 1A memiliki waktu konstruksi yang lebih singkat, yaitu sekitar satu tahun tiga bulan. Masa pengoperasian dan pemeliharaan untuk proyek ini ditetapkan selama sepuluh tahun. PT Nindya Karya (Persero) ditetapkan sebagai Pemrakarsa untuk proyek rumah susun ini.

Mekanisme Pembiayaan dan Penjaminan Proyek

Kedua proyek KPBU hunian ASN di IKN ini menggunakan mekanisme pengembalian investasi melalui pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment. Untuk memitigasi risiko dan memastikan kelancaran proyek, pemerintah memberikan fasilitas penjaminan. Penjaminan ini dilakukan secara bersama oleh Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Dengan dimulainya lelang ini, pembangunan hunian bagi para aparatur sipil negara di Ibu Kota Nusantara semakin menunjukkan progress yang nyata. Skema KPBU diharapkan dapat menarik lebih banyak partisipasi swasta dalam membangun infrastruktur ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan.