JAM Intel Redha Mantovani: Fokus Tangkap Silfester Matutina atau Layani Korporasi Aguan?

Penulis: Ahmad Khozinudin, S.H., Advokat

Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR)

Kejagung Gagal Eksekusi Terpidana Silfester Matutina

Hingga 22 Oktober, Kejaksaan Agung masih belum mampu mengeksekusi terpidana Silfester Matovani padahal menurut kuasa hukumnya, Lechumanan, kliennya masih berada di Jakarta sejak 9 Oktober. Padahal vonis 1,5 tahun penjara untuk terpidana ini telah berkekuatan hukum tetap sejak 2019.

JAM Intel Sibuk Urusan CSR Daripada Buru Terpidana

Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Redha Mantovani yang juga ipar politisi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad justru hadir dalam acara penyerahan dana CSR PT Agung Sedayu Group (ASG) di Tigaraksa, Tangerang pada 16 Oktober 2025. Kehadiran ini dinilai tidak relevan dengan tugas utama JAM Intel.

Tugas dan Fungsi JAM Intel yang Disimpangkan

Fungsi utama JAM Intel seharusnya menyelenggarakan fungsi intelijen Kejaksaan untuk mendukung penegakan hukum, termasuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan pencegahan tindak pidana. Bukan terlibat dalam acara CSR korporasi yang sedang disorot dalam kasus perampasan tanah rakyat.

Kinerja Intelijen Kejaksaan Dipertanyakan

Kegagalan menangkap Silfester Matutina membuat Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna harus meminta bantuan kuasa hukum untuk menyerahkan kliennya. Kinerja ini menunjukkan ketumpulan fungsi intelijen kejaksaan dalam menegakkan hukum.

Keterlibatan Agung Sedayu Group dalam Kasus Pagar Laut

Masyarakat menuntut Agung Sedayu Group ikut diseret ke pengadilan dalam kasus korupsi pagar laut. PT Intan Agung Makmur menguasai 234 dari 263 bidang HGB di area pagar laut Tangerang, sementara PT Cahaya Inti Sentosa memiliki 20 bidang SHGB - keduanya terafiliasi dengan Sugianto Kusuma alias Aguan.

Politik Bisnis Oligarki PIK-2

Gubernur Banten Andra Soni dari Gerindra diduga membekingi bisnis oligarki PIK-2, bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang melarang kriminalisasi rakyat kecil. Praktik kriminalisasi masih berlangsung, termasuk terhadap warga Kampung Encle yang enggan direlokasi.

Meski banyak pejabat dan aparat dianggap khianat, rakyat terus mengawasi dan akan membongkar satu per satu kejahatan di proyek PIK-2.