Pemerintah India Desak Hentikan Janji Antar 10 Menit, Kurir Quick-Commerce Dapat Perhatian

Layanan antar supercepat, atau quick-commerce, memang sedang menggila di India. Tapi di balik kemudahan pesan PlayStation dan belanja bulanan yang tiba dalam seperempat jam, ada persoalan serius yang mengintai: nasib para kurir yang jadi tulang punggung bisnis ini. Pemerintah India kini mulai angkat bicara.

Menteri Ketenagakerjaan Mansukh Mandaviya baru-baru ini menggelar pertemuan dengan para petinggi perusahaan raksasa sektor ini. Mereka dari Blinkit (Zomato), Instamart (Swiggy), dan Zepto hadir di meja itu.

Inti pembahasannya tegas. Menurut laporan Bloomberg, Mandaviya mendesak agar jargon iklan "pengantaran 10 menit" dihentikan. Tak cuma itu, pertemuan itu juga membongkar isu yang selama ini kerap diabaikan: upaya konkret untuk meningkatkan keselamatan dan kondisi kerja para pekerja lepas mereka.

Padahal, model bisnis kilat ini sempat jatuh di beberapa negara. Tapi di India, ceritanya lain. Tren ini justru meledak dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kota-kota besar. Masyarakat urban sudah sangat terbiasa memesan apa saja, dari kebutuhan darurat dapur hingga barang elektronik mahal, dengan harapan barangnya sampai sebelum teh mereka selesai diseduh.

Untuk memenuhi janji itu, perusahaan seperti Zepto, Blinkit, dan Instamart tak main-main. Mereka mengucurkan dana ratusan juta dolar untuk membangun jaringan dark store gudang-gudang mini yang tersebar di sudut-sudut permukiman. Mereka juga merekrut massal para kurir. Persaingan di arena e-commerce India yang sudah panas pun jadi semakin ketat.

Namun begitu, laju pertumbuhan yang eksplosif ini ternyata membebani para pekerjanya. Tekanannya memuncak. Pada malam Tahun Baru 2025 lalu, lebih dari 200 ribu pekerja lepas turun ke jalan di berbagai kota besar. Aksi protes itu sengaja digelar di saat permintaan pengantaran sedang mencapai puncaknya.

Federasi Pekerja Transportasi Berbasis Aplikasi India menyuarakan tuntutan mereka. Para kurir ini mendesak adanya perlindungan hukum yang jelas, jaminan sosial, upah yang lebih manusiawi, dan revisi sistem denda otomatis yang seenaknya menurunkan peringkat mereka hanya karena terlambat beberapa menit.

Keselamatan juga jadi kekhawatiran utama. Bayangkan, mereka harus berpacu dengan waktu dan menerobos kemacetan lalu lintas India setiap hari hanya untuk mengejar tenggat waktu yang nyaris mustahil.

“Model pengiriman ultra-cepat 10 hingga 15 menit secara signifikan mengubah profil risiko dan tingkat stres pekerjaan lepas,”

Demikian penjelasan Prabir Jha, CEO konsultan SDM Prabir Jha People Advisory, seperti dikutip South China Morning Post.

Desakan dari jalanan dan tekanan pemerintah rupanya mulai membuahkan hasil. Blinkit dilaporkan telah menghapus pesan-pesan pemasaran yang menjanjikan pengiriman 10 menit. Kabarnya, para pesaingnya pun akan segera mengambil langkah serupa.

Langkah ini sejalan dengan semangat undang-undang ketenagakerjaan baru India yang baru saja diberlakukan. Aturan itu secara resmi mengakui status hukum pekerja lepas dan platform. Yang menarik, perusahaan aggregator kini diwajibkan menyisihkan 1-2% dari pendapatan tahunannya maksimal 5% dari total pembayaran ke pekerja untuk dana jaminan sosial pemerintah.

Proyeksi ke depannya pun luar biasa. Menurut lembaga pemikir pemerintah NITI Aayog, ekonomi lepas India mempekerjakan sekitar 7,7 juta orang pada periode 2020-2021. Angka itu diprediksi bakal melonjak tiga kali lipat, mencapai 23,5 juta pekerja pada akhir dekade ini. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan yang fantastis itu akan diiringi dengan kesejahteraan yang lebih baik untuk para pelakunya? Waktulah yang akan menjawab.