Trump Cabut AS dari 66 Lembaga Internasional, Tinggalkan Dunia Sendirian Hadapi Krisis Iklim

Donald Trump kembali membuat langkah kontroversial. Presiden Amerika Serikat itu baru saja menandatangani perintah eksekutif yang isinya mencabut keanggotaan AS dari puluhan organisasi internasional. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 66 lembaga. Di antara nama-nama yang tercoret adalah panel iklim PBB (IPCC), Komisi Hukum Internasional, dan Forum Kontraterorisme Global.

Akibatnya, posisi Amerika Serikat jadi unik dan mungkin menyendiri. Mereka akan menjadi satu-satunya negara di dunia yang tidak ikut serta dalam IPCC maupun Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC).

Namun begitu, langkah ini bukannya tanpa masalah hukum. Memang, presiden punya wewenang untuk mengikat AS pada perjanjian internasional. Tapi soal menarik diri secara sepihak? Itu masih wilayah abu-abu. Artinya, sangat mungkin pemerintahan Trump akan berhadapan dengan gugatan di pengadilan nanti.

Alasannya klasik: lembaga-lembaga itu dianggap tak sejalan dengan kepentingan nasional. Dengan dalih itu pula, AS mundur dari sejumlah forum dan badan dunia lainnya. Beberapa di antaranya termasuk platform kebijakan sains untuk keanekaragaman hayati (IPBES), badan konservasi alam internasional (IUCN), forum pertambangan berkelanjutan, hingga komisi perdamaian PBB. Bahkan dana demokrasi PBB dan lembaga pemberdayaan perempuan pun ikut ditinggalkan. Geger, tentu saja. Kritik pun mengalir deras dari para ilmuwan dan pengamat kebijakan.

“Penarikan Amerika Serikat dari perjanjian global utama untuk menangani perubahan iklim adalah titik terendah baru,” ujar Dr. Rachel Cleetus dari Union of Concerned Scientists.

“Ini menjadi tanda lain bahwa pemerintahan otoriter dan anti-sains ini siap mengorbankan kesejahteraan manusia serta merusak kerja sama global.”

Padahal, periode kedua Trump belum genap setahun. Tapi sejak hari pertama, serangkaian kebijakan yang dianggap memusuhi sains sudah diluncurkan lewat perintah eksekutif. Kita ingat AS mundur dari Perjanjian Paris, lalu dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan terakhir dari Dewan HAM PBB.

Tekanan terhadap dunia sains makin menjadi. Dana untuk lembaga pemerintah dibekukan, anggaran dipangkas besar-besaran, begitu pula dengan tenaga kerjanya. Semua ini dijalankan melalui Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin Elon Musk. Dampaknya terasa di badan-badan seperti NASA dan NOAA, serta berbagai organisasi kesehatan.

Akibatnya? Menurut perkiraan para ahli, pemotongan anggaran untuk badan bantuan AS (USAID) saja telah menyebabkan sekitar 600.000 kematian. Dan 400.000 di antaranya adalah anak-anak.

Yang mengkhawatirkan, perintah eksekutif terbaru ini muncul di saat yang genting. Dunia sedang berjuang mati-matian menghadapi krisis iklim dan berusaha membangun ketahanan. Data dari Climate Central menunjukkan betapa mahalnya ongkos yang sudah ditanggung: bencana iklim dan cuaca ekstrem menghabiskan biaya USD 115 miliar di AS sepanjang 2025. Angka itu setara dengan satu bencana senilai satu miliar dolar setiap sepuluh hari.

Bayangkan, dalam sepuluh tahun terakhir, lebih dari 190 bencana dengan kerugian miliaran dolar telah terjadi di sana. Sekitar 6.500 orang tewas. Meski datanya segitu nyata, pemerintah AS tetap membela keputusannya.

“Kami tidak akan terus mengeluarkan sumber daya, modal diplomatik, dan bobot legitimasi partisipasi kami di lembaga-lembaga yang tidak relevan atau bertentangan dengan kepentingan kami,” tegas Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

“Kami menolak kelembaman dan ideologi demi kehati-hatian dan tujuan. Kami mencari kerja sama di mana hal itu bermanfaat bagi rakyat kami.”

Pernyataan Rubio langsung dibantah. David Widawsky dari World Resources Institute menilai mundur dari UNFCCC adalah blunder strategis yang besar.

“Menarik diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim adalah kesalahan strategis yang memberikan keuntungan bagi Amerika tanpa imbalan apa pun,” katanya.

“Perjanjian yang berusia 30 tahun ini adalah fondasi kerja sama iklim internasional. Meninggalkannya bukan cuma menempatkan Amerika di pinggir lapangan tapi mengeluarkan AS dari arena sepenuhnya.”

Dia menambahkan, komunitas dan pelaku usaha di AS berisiko kehilangan peluang ekonomi. Sementara negara lain justru akan merebut lapangan kerja dan perdagangan dari ekonomi energi bersih yang sedang melejit.

Pendapat serupa datang dari Dr. Delta Merner dari UCS. Ia menegaskan, keputusan ini membuat publik dan dunia usaha berjalan dalam kegelapan, tanpa panduan ilmiah yang bisa diandalkan.

Jika penarikan diri ini benar-benar terjadi, konsekuensinya bisa panjang. Presiden AS di masa depan mungkin akan kesulitan jika ingin kembali bergabung dengan perjanjian seperti Perjanjian Paris, karena perjanjian itu berada di bawah payung UNFCCC.

Prosesnya pun tidak instan. Ambil contoh mundur dari WHO: penarikan resminya baru akan berlaku efektif pada 22 Januari 2026, atau setahun setelah perintah dikeluarkan.

Satu hal yang pasti, langkah Trump ini akan terus memicu perdebatan sengit. Tarik-ulur antara kepentingan nasional, suara sains, dan masa depan kerja sama global dalam menghadapi krisis iklim, masih akan berlanjut.