Protes Siswa hingga Penjara Hitam: China Perketat Pengawasan Jelang Sidang Pleno 2025

Pemerintah China meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat di tengah kondisi negara yang diwarnai ketidakpastian. Langkah ini diambil sejak menjelang Sidang Pleno Keempat Partai Komunis China yang berlangsung pada akhir Oktober 2025, yang ditandai dengan peningkatan pengendalian negara dan penahanan publik.

Di Provinsi Guangxi, ribuan siswa di Sekolah Kejuruan No. 1 Yulan melakukan mogok massal pada 16 Oktober. Protes ini muncul sebagai respon atas kebijakan pembatasan penggunaan ponsel hingga tiga jam per hari, yang diberlakukan dua bulan setelah tahun ajaran dimulai.

Para siswa, yang mengandalkan ponsel untuk keperluan akademik dan sosial, menggelar aksi di lapangan olahraga sekolah. Video yang beredar menunjukkan guru berupaya membubarkan massa menggunakan alat pemadam api, namun para siswa tetap melanjutkan protes hingga kebijakan tersebut direvisi.

Kejadian ini mencerminkan sentimen di kalangan generasi muda di China yang mulai menentang pembatasan dan pengawasan digital yang ketat. Beberapa negara lain menggunakan pendekatan lebih moderat dalam mengatur penggunaan ponsel di sekolah, sementara langkah China terlihat lebih tegas dalam menjaga konsistensi ideologis dan ketertiban sosial.

Pengawasan juga menyasar pegawai negeri di sektor keuangan, energi, dan teknologi, yang sejak awal bulan lalu diminta menyerahkan paspor dan mengalami pembatasan izin perjalanan luar negeri tanpa batas waktu yang jelas. Meski belum ada kebijakan resmi tertulis, instruksi lisan efektif dalam sistem birokrasi yang menekankan kepatuhan.

Pembatasan mobilitas ini diduga sebagai bagian dari strategi untuk memastikan loyalitas dan mencegah dissent menjelang sidang pleno. Analis menilai pemerintah berhati-hati terhadap risiko kebocoran informasi dan citra negatif selama periode politik yang sensitif.