Harga Pertalite berpotensi melonjak. Prediksi ini datang dari Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR). Menurutnya, angka Rp 11.500 per liter bukanlah hal yang mustahil. Artinya, ada kenaikan sekitar 10 hingga 15 persen dari harga sekarang yang masih bertengger di Rp 10.000.
Latar belakangnya sih cukup jelas: tekanan pada APBN semakin berat. Harga minyak dunia yang merangkak naik bikin pemerintah kelabakan. Fabby bilang, langkah penyesuaian harga BBM ini perlu. Tujuannya sederhana, agar beban kompensasi energi nggak makin bengkak dan masih bisa dikendalikan dalam batas-batas aman fiskal.
"Saya hitung-hitung, agar kompensasi tidak terlalu besar dan masih dalam batas jangkauan APBN, agar tidak defisit, maka pertalite itu mungkin harusnya naik 10-15 persen,"
ujarnya saat dihubungi Kamis lalu (26/3/2026).
Dampak kenaikan harga minyak mentah global ini memang signifikan. Fabby membeberkan hitungannya: setiap kenaikan satu dolar AS di atas asumsi ICP dalam APBN, beban fiskal negara bisa tambah sekitar Rp 6,5 sampai Rp 6,8 triliun per tahun. Bayangkan kalau tren ini terus berlanjut. Ruang gerak fiskal pemerintah bakal makin sempit, terjepit.
Pilihan yang ada pun terasa pahit. Di satu sisi, menambah utang. Di sisi lain, menaikkan harga BBM. Situasinya memang nggak mudah.
"Kalau tidak disesuaikan, beban kompensasi ke Pertamina akan terus meningkat. Ini yang perlu dikendalikan,"
tegas Fabby.
Mekanismenya begini. Pertalite kan BBM bersubsidi langsung, harganya diatur pemerintah. Nah, selisih antara harga keekonomian dan harga jual eceran itu ditutup lewat kompensasi ke Pertamina. Logikanya, kalau harga minyak dunia naik, nilai kompensasi yang harus dikeluarkan negara otomatis ikut membesar. Jumlahnya bisa luar biasa.
Namun begitu, Fabby melihat ada sisi positif dari penyesuaian harga ini. Selain untuk menjaga kesehatan anggaran negara, langkah ini juga bisa mendorong efisiensi. Konsumsi BBM bisa lebih terkendali dan tepat sasaran, nggak mubazir.
Tapi tentu saja, ada konsekuensinya. Kenaikan harga selalu punya efek berantai, terutama bagi masyarakat kecil. Fabby mengingatkan, pemerintah nggak boleh abai dengan hal ini. Jika kebijakan naik harga benar-benar diambil, harus ada skema perlindungan yang disiapkan untuk masyarakat rentan. Daya beli mereka harus dijaga.
“Penyesuaian bisa dilakukan, tetapi harus diikuti dengan kebijakan kompensasi sosial yang tepat agar kelompok rentan tetap terlindungi,”
pungkasnya.
Jadi, isu kenaikan Pertalite ini bukan cuma soal angka di pom bensin. Lebih dari itu, ini tentang pilihan kebijakan yang rumit di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Artikel Terkait
Menkeu: Aturan DHE SDA Perkuat Likuiditas Bank Himbara, tapi Harga Saham Belum Bergerak
Harga Pangan Senin: Cabai Merah dan Daging Ayam Ras Melonjak Tajam, Cabai Rawit Hijau Justru Anjlok
Investasi Global AI Tembus Rp10.300 Triliun pada 2025, Melonjak 129,9 Persen
Presiden Prabowo Hadiri Upacara Persemayaman Ryamizard Ryacudu di Kemhan