Tiongkok Patroli di Scarborough Shoal Sehari Setelah Filipina Sebut Masih Hadapi Ancaman Serius

Militer dan penjaga pantai Tiongkok menggelar patroli di sekitar wilayah sengketa Laut China Selatan pada Minggu, 31 Mei 2026, hanya sehari setelah Filipina menyatakan masih menghadapi ancaman serius dari Beijing. Patroli tersebut dilakukan di perairan Scarborough Shoal, salah satu titik paling panas dalam sengketa klaim kedaulatan dan hak penangkapan ikan antara kedua negara.

Sebelumnya, Filipina dan Amerika Serikat telah menggelar latihan maritim bersama selama lima hari di wilayah yang sama. Latihan yang berlangsung dari Selasa hingga Sabtu itu disebut bertujuan memperkuat interoperabilitas militer, meningkatkan kesadaran maritim, serta mendukung tatanan berbasis aturan di laut. Rangkaian latihan tersebut mencakup simulasi visit-board-search-and-seizure dan menjadi latihan gabungan ketiga antara Filipina dan AS di kawasan Scarborough Shoal sepanjang tahun ini.

Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) menyatakan bahwa unit angkatan laut dan udara mereka diterjunkan dalam patroli kesiapan tempur di “wilayah laut dan udara teritorial” atol tersebut beserta area sekitarnya. Dalam pernyataan resmi yang diunggah di platform WeChat, PLA menegaskan bahwa patroli semacam itu merupakan langkah efektif untuk menghadapi berbagai pelanggaran hak dan tindakan provokatif. Tiongkok tidak menyebut negara tertentu dalam pernyataannya.

Sementara itu, penjaga pantai Tiongkok juga mengklaim telah melakukan patroli penegakan hukum di sekitar Scarborough Shoal dan menangani kapal-kapal yang disebut melakukan “aktivitas pelanggaran hak secara ilegal.”

Di sela forum keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura, Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro menyatakan bahwa Manila masih berada di bawah “ancaman serius” dari Tiongkok, baik secara teritorial maupun politik.

“Kami tidak punya pilihan selain tetap tangguh dan melawan agresi Tiongkok,” kata Teodoro kepada Reuters.

Ketegangan antara Filipina dan Tiongkok di Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir beberapa kali memicu bentrokan kapal dan cedera personel. Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan melalui peta “nine-dash line” yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Pada 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan bahwa klaim Tiongkok tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional, namun Beijing menolak putusan itu. Taiwan juga memiliki klaim yang sebagian besar serupa dengan Tiongkok di kawasan tersebut.