Menteri Keuangan Sebut Birokrasi BUMN Hambat Akuisisi PNM

Jakarta – Rencana pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) oleh Kementerian Keuangan ternyata masih tersendat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri mengaku bingung dengan kelambatan ini, padahal persetujuan prinsip dari pimpinan Danantara pemilik PNM saat ini sudah didapat.

“Kalau di sana [Danantara], di atas katanya sudah setuju. Di bawahnya saya tidak tahu,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Kamis (26/3/2026).

Dia menduga birokrasi BUMN menjadi penyebabnya. “Sepertinya sana juga kayak birokrasi kan, BUMN, memang lambat. Bosnya bilang iya, tapi tidak dijalankan,” tambahnya.

Meski begitu, prosesnya tetap berjalan, meski pelan. Purbaya menegaskan niatnya untuk membawa PNM langsung di bawah pengawasan Kemenkeu masih kuat. Tujuannya jelas: menjadikan PNM sebagai ujung tombak penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Menurut Purbaya, dengan mengendalikan langsung, fungsi pengawasan akan jauh lebih optimal. Dia pernah mengeluh soal hal ini di hadapan Komisi XI DPR awal Februari lalu. Subsidi kredit dari APBN yang disalurkan lewat BRI, katanya, seringkali hasil akhirnya tak jelas kemana.

“Daripada saya pusing-pusing memeriksa bank lain bagaimana kerjanya. Kalau di bawah saya, saya bisa pecat. Kalau tidak dijalankan, kita pecat langsung,” ungkapnya tegas.