Pemkab Bone Dorong Penggunaan Kartu Kredit Indonesia untuk Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bone mengambil langkah strategis dalam transformasi digital sektor keuangan daerah dengan mendorong penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai instrumen transaksi modern di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, secara langsung menginisiasi percepatan implementasi sistem pembayaran non-tunai ini dalam sebuah kegiatan yang digelar di Watampone, Senin (25/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Andi Akmal menyampaikan bahwa digitalisasi keuangan daerah bukan sekadar pilihan, melainkan agenda nasional yang terus didorong oleh pemerintah pusat. Menurutnya, penggunaan KKI akan membawa sejumlah manfaat signifikan, terutama dalam menunjang kebutuhan operasional pemerintahan yang lebih praktis dan transparan. Kegiatan itu turut dihadiri Asisten II Setda Bone, Staf Ahli Bupati, Kepala Bapenda Bone, Kabag Kerjasama Setda Bone, serta Pimpinan Bank Sulselbar Wilayah Bone, Muh. Anas, beserta jajarannya.

“Pemerintah pusat memang mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah. Kehadiran Kartu Kredit Indonesia ini sangat baik karena dapat digunakan untuk operasional kantor maupun perjalanan dinas dengan sistem yang lebih praktis, cepat, dan transparan,” ujar Andi Akmal dalam sambutannya.

Ia menilai KKI dapat menjadi solusi bagi kebutuhan operasional yang bersifat mendesak tanpa harus mengabaikan aturan pengelolaan keuangan daerah. “Kadang ada kegiatan yang harus segera berjalan sementara proses pencairan anggaran masih berproses. Nah, kartu kredit ini bisa menjadi solusi untuk kebutuhan operasional tertentu selama tetap sesuai regulasi,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Bupati Bone juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat dukungan terhadap Bank Sulselbar sebagai bank daerah milik bersama pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Menurutnya, penguatan lembaga perbankan ini memiliki dampak langsung terhadap daerah, terutama terkait penyertaan modal pemerintah hingga kontribusi dividen bagi pendapatan daerah.

“Kita harus satu suara dalam mendukung dan membesarkan Bank Sulselbar. Karena di sana ada kepentingan daerah, ada penyertaan modal pemerintah, dan ada dividen yang kembali untuk daerah. Jadi ini menjadi kepentingan bersama,” katanya.

Andi Akmal mengungkapkan bahwa komitmen Pemkab Bone dalam memperkuat bank daerah sudah berlangsung sejak lama, termasuk saat dirinya masih duduk di Komisi C DPRD yang membidangi sektor keuangan. Ia pun meminta agar segera disusun pedoman teknis penggunaan KKI sehingga implementasinya di seluruh OPD dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

“Nanti perlu dirumuskan pedoman dasarnya, apa saja yang bisa menggunakan kartu kredit ini supaya jelas dan terukur. Harapan kita ke depan seluruh OPD bisa memanfaatkan sistem ini untuk mendukung percepatan layanan pemerintahan,” tutupnya.