Birokrasi Terjebak Ritual, Anggaran Tersendat di Meja Pejabat

Kita kerap berpikir bahwa kemajuan bangsa hanya bisa digapai lewat program-program besar, konsep mutakhir, atau rencana yang terdengar revolusioner. Tapi apa artinya semua itu jika eksekusinya mandek di tengah jalan, terperangkap dalam budaya birokrasi yang tak kunjung berubah?

Mungkin ini terdengar naif. Tapi setelah bertahun-tamun mengamati, berdiskusi, dan menganalisis data, saya sampai pada satu kesimpulan yang sederhana: kita terlalu sibuk mengejar gebrakan baru, sementara masalah lama budaya kerja birokrasi masih menggumpal tak terselesaikan.

Di sisi lain, para pemimpin sepertinya sudah kehabisan akal. Mereka tak tahu lagi harus berbuat apa. Padahal, program dan jargon untuk mendongkrak kinerja birokrasi sudah bertebaran. Hanya saja, hasilnya? Masih jauh dari kata efektif.

Memang, faktornya banyak. Semua pihak yang terlibat dalam reformasi birokrasi sebenarnya paham betul di mana letak masalah utamanya. Tapi perbaikan itu sulit. Mungkin karena hitung-hitungan politik dan ekonominya membuat kita semua belum siap betul-betul berubah.

Kini, ada upaya perbaikan lewat pemangkasan jabatan struktural dan penambahan jabatan fungsional. Langkah ini patut diapresiasi. Soalnya, yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya adalah ASN yang benar-benar bekerja, bukan sekadar punya jabatan.

Terutama dalam hal anggaran baik APBN maupun APBD. Di sinilah peran pejabat fungsional sangat krusial. Dengan penyerapan belanja yang kerap molor, sudah saatnya kementerian dan pemda serius menambah dan memperkuat pejabat fungsional yang menangani eksekusi anggaran.

Selama ini, perangkapan jabatan di mana pejabat struktural diberi tugas tambahan mengurus anggaran ternyata tak membuahkan hasil yang optimal. Fokus pada eksekusi anggaran justru jadi kunci kesuksesan program strategis.

Menurut sejumlah data yang beredar, penyerapan anggaran pemerintah hampir selalu menumpuk di akhir tahun. Ini jelas menunjukkan ada yang salah di tahap implementasi.

Masalahnya jarang terletak pada perencanaan. Justru, yang sering jadi ganjalan adalah soal administrasi dan kapasitas pelaksana di lapangan.

Belum lagi, di banyak instansi, jumlah pejabat fungsional yang menangani anggaran masih sangat kurang dibanding beban program yang harus dijalankan.

Dari sini terlihat, masalahnya bukan pada niat, tapi pada sistem yang tak mampu bekerja efektif. Program sehebat apa pun akan sia-sia jika energi birokrasi habis untuk mengurusi struktur, bukan menjalankan fungsi.

Penguatan jabatan fungsional bukan cuma urusan administratif. Ini soal koreksi arah. Ini pesan bahwa negara butuh ASN yang bekerja, bukan cuma menduduki posisi. Dan yang terpenting, belanja publik harus tepat waktu dan tepat guna barulah masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah.

Tanpa perbaikan budaya kerja dan eksekusi anggaran yang responsif, semua strategi dan rencana besar hanya akan jadi tumpukan dokumen. Bukan perubahan yang dirasakan rakyat.

Sudah waktunya reformasi birokrasi tak hanya mengutak-atik struktur, tapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjadi manfaat nyata. Sebab, sukses pembangunan bukan dihitung dari banyaknya program yang dicanangkan, tapi dari yang betul-betul terlaksana.