Mulai pekan depan, Pemprov DKI bersama DPRD akan memulai pembahasan detail mengenai APBD 2026, termasuk strategi mengatasi isu pemotongan DBH. Kedua institusi telah sepakat untuk menyiasati kondisi ini melalui pembiayaan alternatif atau creative financing.
Gubernur mengungkapkan bahwa pembahasan awal di Badan Anggaran telah berlangsung dengan sangat baik. Keputusan pemotongan Dana Bagi Hasil merupakan keputusan pemerintah pusat yang diikuti sepenuhnya oleh pemerintah Jakarta, dengan kesepakatan penuh dari DPRD.
Alasan Pemangkasan DBH Jakarta Terbesar
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah mengungkapkan alasan pemangkasan DBH ke Jakarta sebesar Rp15 triliun, yang merupakan nilai pemotongan terbesar dibandingkan provinsi lainnya. Pemangkasan ini dinilai telah dilakukan secara proporsional dengan persentase yang sama dan mempertimbangkan kebutuhan daerah.
Pemerintah pusat berjanji akan mengembalikan dana yang terpotong apabila perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif pada pertengahan kuartal III-2026. Meskipun dana transfer dikurangi, belanja daerah diharapkan tidak melenceng dari rencana yang telah ditetapkan.
Artikel Terkait
ICC Tolak Banding Israel, Jalan Hukum Netanyahu Semakin Sempit
Pejabat Perkeretaapian Ditahan KPK, Dugaan Suap Rp12 Miliar dari Proyek Jalur Kereta
KPK Panggil Lagi Gus Yaqut, Usut Aliran Dana Kuota Haji
BNI Perkuat Tata Kelola dan Siapkan Strategi Hadapi Dinamika 2026