Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf resmi atas kontroversi yang muncul dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026, sekaligus mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Permintaan maaf itu disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi MPR RI pada Selasa, 12 Mei 2026. Dalam pernyataannya, Sekretariat Jenderal MPR RI mengakui adanya kelalaian dari dewan juri yang memicu polemik di tengah masyarakat. Lembaga tersebut menegaskan bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk lomba cerdas cermat, harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif. Menindaklanjuti ramainya pemberitaan di media sosial, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI langsung mengambil tindakan. Dewan juri dan MC yang bertugas pada lomba tersebut resmi dinonaktifkan. MPR RI berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, serta tata kelola pengajuan keberatan agar ke depan kegiatan serupa dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel. Di sisi lain, MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, dan masyarakat yang telah memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan melalui ajang LCC Empat Pilar. Sementara itu, pembawa acara lomba tersebut, Shindy Lutfiana, secara terpisah juga menyampaikan permohonan maaf. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, ia menyesali pernyataan yang sempat dilontarkan saat memandu acara. Salah satu kalimat yang menjadi sorotan adalah ucapan “mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja” yang dinilai tidak pantas diucapkan dalam kapasitasnya sebagai MC. Shindy mengaku sepenuhnya sadar bahwa pernyataannya telah menimbulkan kekecewaan dan ketidaknyamanan, khususnya bagi peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak, guru pendamping, serta masyarakat Kalimantan Barat. Ia menyebut peristiwa ini menjadi pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati, bijaksana, dan cermat dalam memilih diksi saat bertugas di ruang publik. Kontroversi berawal dari perbedaan penilaian terhadap jawaban yang hampir serupa. Dalam video yang beredar, Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapat nilai minus lima untuk jawaban terkait proses pemilihan anggota BPK. Namun, jawaban serupa yang disampaikan Grup B dari SMAN 1 Sambas justru diberi nilai sepuluh oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita. Peserta Grup C sempat memprotes karena merasa jawaban mereka setara, tetapi juri beralasan bahwa jawaban Grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menyatakan bahwa pihaknya menghormati perhatian dan masukan dari masyarakat. Ia memastikan panitia pelaksana saat ini tengah melakukan penelusuran internal terkait penilaian jawaban peserta dan akan mengevaluasi seluruh aspek teknis pelaksanaan lomba secara menyeluruh.