Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2026 Capai 5,61 Persen, Pengamat Sebut Masih Bergantung pada Belanja Negara

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 yang tercatat sebesar 5,61 persen dinilai belum sepenuhnya menjadi cerminan penguatan fundamental sektor riil dan industri dalam negeri. Tingginya angka tersebut, menurut para pengamat, masih ditopang oleh belanja pemerintah dan konsumsi domestik yang bersifat musiman, bukan oleh ekspansi sektor produktif yang berkelanjutan.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menekankan bahwa pemerintah perlu menggeser fokus dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju perbaikan kualitas ekonomi. “Pemerintah harus memperkuat kualitasnya. Bukan mengejar angka, tetapi justru mengejar kualitas dari angka itu sehingga daya tahan ekonominya menjadi kuat,” ujarnya dalam diskusi publik yang digelar secara virtual pada Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), struktur perekonomian nasional pada triwulan I-2026 masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan. Sektor ini berkontribusi sebesar 19,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikannya yang terbesar dibandingkan sektor lainnya. Di posisi berikutnya, terdapat perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi 13,28 persen, disusul pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,67 persen, konstruksi 9,81 persen, serta pertambangan dan penggalian 8,69 persen. Kelima sektor utama ini secara kumulatif menyumbang sekitar 63,52 persen terhadap perekonomian nasional.

Nilai PDB industri pengolahan pada periode tersebut mencapai Rp1.179,6 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp701,3 triliun atas dasar harga konstan 2010. Secara tahunan, sektor ini tumbuh 5,04 persen, namun secara kuartalan masih mengalami kontraksi sebesar 1,01 persen. Menurut Rizal, kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor manufaktur berbasis pengolahan sumber daya alam belum mampu memperoleh dorongan optimal dari ekspansi ekonomi yang terjadi pada awal tahun.

Sementara itu, sektor pengadaan listrik dan gas juga mencatatkan kinerja negatif dengan penurunan 5,23 persen secara kuartalan dan minus 0,99 persen secara tahunan. Kontribusinya terhadap PDB hanya sebesar 0,95 persen. Hal serupa terjadi pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yang hanya tumbuh tipis 0,42 persen secara tahunan dan masih terkontraksi 0,70 persen secara kuartalan.

Di sisi lain, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib justru mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 13,04 persen secara kuartalan dan 6,45 persen secara tahunan. Lonjakan ini sejalan dengan pertumbuhan konsumsi pemerintah yang mencapai 21,81 persen pada triwulan I-2026. Rizal menilai pola tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi masih sangat bergantung pada ekspansi fiskal.

“Jangan mengandalkan belanja pemerintah sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi karena akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi sangat mahal,” katanya. Ia memperingatkan bahwa ketergantungan pada belanja negara tanpa diikuti penguatan sektor produktif hanya akan menghasilkan pertumbuhan yang rentan dan tidak berkelanjutan.

Lebih lanjut, Rizal menyoroti konsumsi rumah tangga yang belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan daya beli secara merata. Kenaikan konsumsi lebih banyak terjadi pada sektor restoran dan hotel, transportasi, komunikasi, serta pakaian dan alas kaki. Lonjakan tersebut didorong oleh momentum Ramadan, Hari Raya Nyepi, Lebaran, serta pencairan tunjangan hari raya (THR). Menurutnya, konsumsi ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah perkotaan dengan mobilitas tinggi, sementara kelompok masyarakat bawah masih menghadapi tekanan daya beli.

Dari sisi fiskal, realisasi penerimaan negara pada triwulan I-2026 baru mencapai sekitar Rp500 triliun, sementara belanja pemerintah mendekati Rp830 triliun. Kondisi ini memunculkan defisit sekitar Rp240 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB. Di samping itu, pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan cadangan devisa menjadi indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan sektor eksternal dan ketahanan fundamental domestik.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang tumbuh, tetapi masih dalam bayang-bayang tekanan fundamental ekonomi makro yang cukup serius,” ujar Rizal menutup pernyataannya.