Ia mengatakan pemerintah malah menambah kesulitan ekonomi buruh dengan Tapera. Apalagi saat ini harga sembako yang melambung tinggi, dan pajak penghasilan PPH 21. "Jangan rakyat selalu menjadi korban kebijakan pemerintah. Kita meminta kepada pemerintah untuk membatalkan dan mencabut PP tersebut," katanya.
Apabila pemerintah memaksakan, ia mengatakan buruh akan mengambil jalan untuk melakukan aksi penolakan mengenai Tapera
Sumber: Republika
Artikel Terkait
BMKG: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Jabodetabek Sabtu Ini
Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan Lebih dari 1 Juta Lapangan Kerja
Menteri UMKM Soroti Banjir Impor Ilegal Sebagai Ancaman Utama Bagi Pelaku Usaha
Kadin Rancang Kajian MBGnomics dan Siap Manfaatkan Peluang Tarif AS