Ia mengatakan pemerintah malah menambah kesulitan ekonomi buruh dengan Tapera. Apalagi saat ini harga sembako yang melambung tinggi, dan pajak penghasilan PPH 21. "Jangan rakyat selalu menjadi korban kebijakan pemerintah. Kita meminta kepada pemerintah untuk membatalkan dan mencabut PP tersebut," katanya.
Apabila pemerintah memaksakan, ia mengatakan buruh akan mengambil jalan untuk melakukan aksi penolakan mengenai Tapera
Sumber: Republika
Artikel Terkait
Malaysia di Ambang Sejarah Piala Asia 2027, Terancam Batal oleh Hukuman FIFA
Anak Muda Berburu Thrift, Upaya Nyata Selamatkan Air Bersih dan Kurangi Polusi
Sumsel Pacu Pariwisata dengan 200 Charming Events pada 2026
Merger BUMN Karya Ditargetkan Tuntas Desember 2025, Waskita-Wijaya Karya Masuk Skema Penggabungan