Di sisi lain, dalam forum itu pula Prabowo langsung menanyai Bahlil soal tenggat waktu. Sang Menteri menjawab butuh dua minggu. Namun, bagi Prabowo, waktu itu terasa terlalu lama.
"Evaluasi segera. Berapa hari laporan kembali ke saya? Dua minggu? Enak aja dua minggu," sahutnya tak sepakat.
Dia kemudian mematok deadline yang lebih singkat. "Satu minggu kita cabut semua IUP, prinsip-prinsip yang nggak beres," perintahnya tanpa basa-basi.
Inti dari semua ini, seperti ditegaskan Prabowo, adalah mengembalikan kedaulatan. Pencabutan izin tambang bermasalah bertujuan memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar untuk negara dan rakyat. "Harus di tangan negara. Dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita," tambahnya menutup pernyataan.
Suasana di ruang taklimat itu digambarkan serius. Perintah presiden kali ini terdengar lugas dan penuh desakan, mencerminkan urgensi persoalan yang dihadapi.
Artikel Terkait
Pemerintah dan Arab Saudi Pastikan Haji 2026 Aman dan Biaya Turun Rp2 Juta
Pemerintah Jamin Biaya Haji 2026 Tak Naik Meski Ada Dampak Konflik Timur Tengah
Pemerintah Alokasikan Rp1,77 Triliun APBN untuk Tanggung Kenaikan Biaya Haji Akibat Lonjakan Avtur
Presiden Prabowo Tegaskan Kunjungan Luar Negeri untuk Jamin Pasokan Minyak