JAKARTA – Puncak arus mudik mungkin sudah berlalu, tapi bagi Kementerian Perhubungan, pekerjaan berat justru dimulai. Fokus mereka kini beralih penuh ke gelombang arus balik, terutama di lintas penyeberangan ramai antara Sumatra dan Jawa. Menghadapi potensi lonjakan pada 2026, sejumlah strategi pun disiapkan. Intinya, bagaimana agar pergerakan kendaraan dari Bakauheni menuju Merak bisa lebih cepat dan terkendali.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, prioritas saat ini adalah pengelolaan arus balik. "Puncak arus mudik sudah kita lewati," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (23/3/2026).
"Saat ini fokus kita memastikan arus balik dapat dikelola lebih baik, dengan respons yang lebih cepat serta strategi yang lebih matang," lanjut Dudy.
Nah, salah satu jurus andalan yang akan dioptimalkan adalah skema Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB). Saat arus mudik kemarin, skema ini dinilai belum maksimal karena baru dijalankan di tiga atau empat dermaga saja. Untuk arus balik nanti, targetnya diperluas hingga lima atau bahkan enam dermaga. Harapannya jelas: kapasitas bongkar muat kapal meningkat drastis dan antrean kendaraan di Pelabuhan Bakauheni bisa ditekan.
Skema TBB ini memang dianggap krusial. Ia bukan sekadar teori, tapi benar-benar bisa mempercepat putaran kapal dan mencegah kemacetan panjang.
Namun begitu, pemerintah tak cuma mengandalkan satu strategi itu saja. Ada sejumlah langkah pendukung yang disiapkan. Misalnya, penguatan buffer zone dan penerapan delaying system di wilayah Sumatra. Intinya, kendaraan akan ditahan dulu sebelum masuk ke area pelabuhan, biar kepadatan nggak numpuk semua di depan dermaga. Cara ini diharapkan bisa mengatur alur jadi lebih tertib.
Lalu, bagaimana kalau lonjakan kendaraan ternyata sangat signifikan? Pemerintah punya opsi cadangan. Lintas alternatif melalui Pelabuhan Panjang menuju Krakatau Bandar Samudera (KBS) akan dibuka. Langkah ini diharapkan bisa memecah kepadatan, mengalihkan sebagian arus dari jalur utama Bakauheni-Merak.
Di sisi lain, ada persoalan lain yang juga disoroti: pengendalian kendaraan di dalam kawasan pelabuhan sendiri. Soalnya, antrean yang meluas keluar area bisa bikin masalah baru. Makanya, pengaturan di kawasan penyangga dan perluasan radius pembelian tiket masuk dalam daftar evaluasi. Semua dirancang agar kekacauan bisa diminimalisir.
Pada akhirnya, semua strategi ini punya satu tujuan utama. Menurut Menhub, kelancaran tentu penting, tapi ada hal yang lebih utama.
“Kelancaran itu penting, tetapi keselamatan adalah yang utama. Kita pastikan seluruh layanan berjalan selamat, aman, dan tertib sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan balik dengan nyaman,” tegas Dudy.
Jadi, intinya pemerintah sedang berusaha menyeimbangkan dua hal: efisiensi perjalanan dan jaminan keselamatan. Menghadapi arus balik 2026, persiapan harus lebih matang dari sebelumnya.
Artikel Terkait
Menteri Keuangan Percepat Izin PLTS Terapung Saguling yang Terhambat Administrasi
Roy Suryo Jalani Wajib Lapor ke-25 di Polda Metro Jaya Akibat Laporan Jokowi soal Ijazah Palsu
Kemenag Larang Ziarah Sebelum Puncak Haji, Jemaah Diminta Fokus Persiapan Armuzna
Pramono Akui Kecewa Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, Prioritas Jaga Kondusivitas Ibu Kota